Dapat 'bisikan' buka keran impor beras, Jokowi tak konsisten

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tak habis pikir dengan keputusan Presiden Joko Widodo membuka kembali keran impor beras. Keputusan presiden dinilai terlalu terburu-buru.

Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Suharyadi menyesalkan keputusan itu. Dia yakin ada 'bisikan' pihak lain di balik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

"Saya kira tergantung yang memberikan masukan beliau. Tetapi itu tentu menurut data, stabilitas harga barang dan ditambah sekarang lagi musim paceklik," kata Suharyadi di Jakarta,

Keputusan membuka keran impor beras menggambarkan Jokowi tidak konsisten dengan pernyataannya untuk mewujudkan swasembada pangan. "Dua hari setelah panen raya, dia malah memberikan kebijakan impor beras. Ini kebijakan kontradiktif," ucapnya.

Bukan hanya menuding tidak konsisten, Suharyadi juga menuding Jokowi masih terbawa suasana kampanye pilpres. Banyak menebar janji demi memenangkan hati rakyat, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan.

"Kalau masa kampanye boleh umbar janji. Kalau larangan impor ya jangan tiba-tiba diubah," sindirnya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya 'menyerah' pada desakan impor. Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.

Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.

Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.