Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Pencapaian Baik di Tahun yang Berat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, pemerintah pusat kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2021. Menurut Jokowi, hal itu merupakan sebuah pencapaian yang baik di tahun yang berat.
"Alhamdulillah tahun 2021 bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021 dan hasil laporan ini akan menjadi landasan untuk pemerintah untuk terus melakukan perbaikan," kata Jokowi di Istana Bogor seperti dikutip lewat daring, Kamis (23/6).
Jokowi menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK terkait semua kelemahan harus segera diperbaiki.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
Terutama adalah sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak terhadap kepada kewajaran penyajian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2021.
Jokowi berharap, dengan perbaikan yang bisa segera dilakukan, ke depannya tata kelola keuangan negara bisa akan semakin baik lagi. Sebab predikat WTP bukanlah tujuan akhir bagi Jokowi.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," tutup Jokowi.
Reporter: Ditto
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabwo, pemerintah Jokowi sudah meletakan pondasi kuat untuk perbaikan.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, hasil survei tersebut menjadi evaluasi pemerintah, untuk menyempurnakan kinerja yang belum sempurna
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan agar BPK memuluskan peralihan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca Selengkapnya