Dapat PMN Rp2,25 Triliun, Ini Detail Rencana SMF Kembangkan Pembiayaan KPR Subsidi
Merdeka.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF pada tahun ini akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp2,25 triliun yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. Total dana tersebut akan digunakan dalam menjalankan tugas SMF membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
PMN tersebut seluruhnya akan dialokasikan untuk program penurunan beban fiskal pemerintah melalui kontribusi SMF pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). SMF dalam program ini bersinergi dengan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan, SMF pada 2021 akan mengoptimalkan penyaluran KPR FLPP, dukungan kepada sektor supply sektor perumahan, pengembangan pembiayaan KPR untuk masyarakat non fixed income, dan pengembangan pembiayaan mikro perumahan.
-
Apa program yang dijalankan PNM untuk menekan kredit bermasalah? Konsep tanggung renteng dari Program Mekaar yang dijalankan PNM diyakini dapat menekan kredit bermasalah dan bagian dari mitigasi risiko.
-
Apa tujuan PMN tunai dan non tunai? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.'Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut PMN tunai Tahun anggaran 2024,' kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa layanan keuangan yang BRI berikan kepada PMI? Kerjasama yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini ke depan akan semakin diperluas, dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan akan mendapatkan akses yang lebih lengkap atas seluruh layanan keuangan yang ditawarkan oleh BRI melalui jaringan E9pay.
-
Bagaimana PNM bantu nasabah dapat hunian layak? PNM bekerja sama dengan Sarana Multifungsi Finansial (SMF) (Persero) untuk menyalurkan dukungan affordable housing bagi nasabah yang sudah diuji kelayakannya.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
Mengenai angka Rp2,25 triliun tersebut, kata Ananta, akan di-leverage hingga Rp6,37 triliun melalui penerbitan surat utang, ditambah dana sebesar Rp19,12 triliun yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Pemerintah (PPDPP) untuk membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) program FLPP.
"Sehingga total dana yang akan digulirkan kurang lebih Rp25 triliun itu untuk memproduksi KPR program FLPP sebanyak 157.500 unit rumah dengan bunga yang ujungnya kepada tiap debitur MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) adalah fix rated 5 persen selama 20 tahun," jelas Ananta dalam konferensi pers virtual pada Senin (5/4/2021).
Ananta mengatakan, SMF juga akan merealisasikan amanat pemerintah sebagai Wakil Pelaksana Investasi kepada Perum Perumnas yang telah dilakukan tahap pertama pada 2020 sebesar Rp200 miliar dari total Rp650 miliar. Tujuannya mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui sinergi, transformasi, dan reposisi peran Perumnas dalam ekosistem perumahan nasional.
Perluas Kapasitas Penyaluran Pembiayaan
Selain itu, melalui perluasan mandatnya, SMF akan memperkuat fungsi dan perannya dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan dari sisi supply dan demand. Dalam melengkapi perannya untuk memajukan ekosistem perumahan Indonesia, SMF berencana untuk menjalankan program kredit mikro perumahan yang lebih down to earth kepada masyarakat.
"Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini SMF tengah menjajaki sinergi dengan para pemangku kepentingan," tutur Ananta.
Untuk memperluas model bisnis, SMF juga menjalin kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT.PII terkait penjajakan potensi penerapan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan dan permukiman.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut dia, usulan suntikan moda negara Rp1,89 triliun ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah target pemerintah pada 2024.
Baca SelengkapnyaDana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaSMF merupakan BUMN di bidang pembiayaan sekunder perumahan.
Baca SelengkapnyaDalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaDengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.
Baca SelengkapnyaInsentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTarget KPR FLPP sebanyak 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaMeski kenaikan tidak signifikan, para pekerja di seluruh Indonesia masih bisa memiliki rumah.
Baca Selengkapnya