Dapat utang Rp 2,2 triliun dari China, Tol Cileunyi-Rancakalong beroperasi 2019

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah China melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (loan agreement) pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi I, ruas Cileunyi-Rancakalong.

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan, melalui kerja sama ini, pemerintah China memberi utang Rp 2,237 triliun untuk pembangunan tol.

"Nilai Kontrak Rp 2,237 triliun. Sumber pendanaan dari loan (pinjaman) China," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).

Proyek ruas tol dengan panjang 12,2 kilometer (km) ini akan dikerjakan dengan skema Joint Operation antara PT Adhi Karya dan China Road and Bridge Corporation. "Waktu pelaksanaan proyeknya 730 hari kalender," jelas dia.

Diketahui pengerjaan seksi I ini, merupakan bagian dari pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dengan total panjang 61,10 km, yang dibagi dalam 6 seksi.

Pemerintah akan mengerjakan sebanyak dua seksi yaitu seksi I Cileunyi-Rancakalong sepanjang 12,2 km dan seksi II Rancakalong-Sumedang sepanjang 17,35 km.

Sedangkan sisanya yaitu Seksi III Sumedang-Cimalaka (3,75 km), Seksi IV Cimalaka-Legok (7,2 km) Seksi V Legok-Ujung Jaya (15,9 km) dan Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan (4,048 km) dikerjakan oleh BUJT.

Sugiyartanto mengatakan, khusus untuk seksi I sendiri, pemerintah menargetkan dapat diselesaikan dalam dua tahun, sehingga sudah dapat beroperasi pada tahun 2019.

"Kami janji bahwa pekerjaan ini (seksi I) dapat berjalan cepat. Kita masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan," katanya.

Terkait pembebasan lahan, Arie menegaskan bahwa pengerjaan proyek seksi I ini tidak akan menunggu sampai pembebasan lahan selesai seluruhnya. Artinya proyek akan dikerjakan di lahan yang sudah terlebih dulu dibebaskan sambil menunggu perkembangan pembebasan lahan yang lain.

"Sekarang (lahan yang dibebaskan) sudah 60 persen. Kita ada pakai juga lahan IPDN (Institut Pemerintah Dalam Negeri) kan itu tanah pemerintah juga. Kita bisa mulai," kata dia.