Dari DPR hingga Jokowi suarakan harga Premium turun

Merdeka.com - Pemerintah diminta untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Premium dan Solar. Pasalnya, saat ini harga minyak dunia telah murah di bawah USD 50 per barel. Angka tersebut turun jauh dibanding tahun lalu yang mencapai kisaran USD 100 per barel.

"Ini anomali, jika harga minyak sudah level terendah, namun pemerintah tidak juga menurunkan harga jual BBM. Apalagi ketika harga BBM jenis premium sendiri sudah tidak menerima subsidi," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro yang ditemui di The Habibie Center, Jakarta.

Namun, rendahnya harga minyak dunia tak lantas membuat pemerintah menurunkan harga BBM. PT Pertamina mengaku masih merugi dua persen akibat penjualan BBM jenis Premium.

"Pertamina untuk premium masih mengalami minus sekitar 2 persen dari nilai keekonomian premium," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Jakarta.

Atas kerugian itu, perusahaan migas pelat merah ini masih menanggung kerugian hingga Rp 15 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, hingga akhir tahun ini pemerintah tidak akan menurunkan lagi harga bahan bakar jenis Premium.

Dia menjelaskan, pemerintah tidak menurunkan harga Premium dengan pertimbangan kompensasi kerugian Pertamina ketika harga minyak dunia tinggi beberapa waktu lalu. Sudirman Said juga mempertimbangkan nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang masih sangat tinggi.

"Nanti kalau harga minyak turun kita tidak akan buru-buru turun. Karena kita harus kompensasi apa yang jadi kerugian Pertamina kemarin," ujar dia yang ditemui di Kantornya.

Menteri Sudirman hanya bisa menjanjikan pemerintah akan mengkaji harga BBM saat ini pada November mendatang.

Sejauh ini banyak pihak sudah menyuarakan permintaan penurunan harga BBM. Siapa saja mereka? Di mana yang terbaru permintaan datang dari Presiden Joko Widodo sendiri.

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III. Ini merupakan kelanjutan dari paket ekonomi sebelumnya.Menurut Jokowi sapaan akrabnya, paket kebijakan ini akan dikeluarkan pekan depan. Dalam kebijakan ini, Jokowi ingin harga BBM Premium dan bunga bank bisa turun."Di rapat terbatas ini akan kita tindak-lanjuti untuk paket ekonomi yang ketiga yang pada awal minggu depan saya harapkan sudah dapat dikeluarkan lagi," kata Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (1/10).Jokowi menegaskan, dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III harus lebih berorientasi jangka pendek, perlu dilihat apakah memungkinkan untuk menurunkan bunga bank dengan langkah efisiensi di bank. "Tolong itu dihitung," kata Jokowi.Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar harga BBM diitung lagi agar dapat diturunkan lagi. "Pertamina agar menghitung lagi, apakah premium masih mungkin diturunkan lagi meskipun sedikit," katanya.

Bappenas

Kementerian PPN/ Bappenas menilai konsumsi masyarakat masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk menjaga daya beli masyarakat, harga bahan bakar minyak perlu diturunkan."Jadi ini stimulan tidak hanya pada daya beli masyarakat tapi juga produksi yang menggunakan bahan bakar. Distribusi juga biar agak longgar," ujar Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan, Bambang Prijambodo, di kantornya, Jakarta.Penurunan harga BBM, lanjut Bambang, juga bisa diikuti tarif listrik. Jika demikian, daya beli masyarakat semakin meningkat."Sekarang kami harus mikir juga, ada solusi jangka pendek. Jangan sampai masalah jangka pendek diberikan policy jangka panjang," katanya. "Kalau BBM turun maka tarif listrik juga seharusnya turun. Kalau memang ada pertimbangan saving, ini permasalahan bukan di 2016 tapi di semester dua 2015."Dia mencontohkan keputusan berani yang diambil pemerintah sebelumnya. Kala krisis finansial melanda Indonesia pada 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati malah memutuskan menyubsidi kedelai guna menjaga daya beli masyarakat."Tapi memang ini efeknya baik. Sekarang bukan hanya insentif, tapi subsidi itu yang langsung bergerak. Kalau insentif harus nunggu yang dikasih insentif. Kalau yang dikasih insentif yang merespon maka tidak akan bergerak."

Staf Khusus era Presiden SBY

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, saat ini harga minyak dunia tengah turun hingga di bawah USD 45 per barel."Kalau bisa dilakukan saat ini untuk penurunan harga BBM, ketika harga minyak mentah di bawah USD 45 per barel saya rasa pas ya untuk Pertamina," ujar Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Firmanzah, di Jakarta.Menurutnya, meski dampak penurunan harga BBM tidak setinggi saat harga BBM dinaikkan, namun tetap akan memberikan pengaruh terhadap angka kemiskinan di Tanah Air."Terkait angka kemiskinan, menurut saya tetap akan ada pengaruhnya apabila harga BBM kita diturunkan," jelas dia.

INDEF

Tren penurunan harga minyak dunia membuat sebagian pihak mendesak PT Pertamina menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, biaya produksi juga mengalami penurunan seiring melemahnya harga minyak dunia.Penurunan harga BBM juga diyakini sebagai cara menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi. Pengamat Ekonomi Didik J. Rachbini menuturkan, jika kebijakan ini dijalankan, pengaruh positifnya akan dirasakan ke semua sektor ekonomi."Harga BBM diturunkan, dan akhirnya tarif listrik ikut turun karena harga BBM lebih murah," kata Didik di Jakarta.Saat ini, harga BBM jenis premium masih Rp 7.400 per liter. Menurut Didik, dengan turunnya harga minyak dunia di kisaran USD 40 per barel, penurunan harga BBM bisa dilakukan.Dalam perhitungannya, BBM jenis premium seharusnya bisa turun hingga Rp 2.000 per liter. "Idealnya itu diturunkan harganya sekitar Rp 1.500 sampai Rp 2.000. Ini hasilnya akan terasa cepat, bisa terlihat dalam dua minggu," ungkapnya.

DPR

PT Pertamina mengklaim mengalami kerugian hingga mencapai Rp 15 triliun akibat penjualan BBM jenis Premium. Namun, kerugian Pertamina tersebut dibebankan masyarakat karena harga keekonomian Premium di bawah harga yang dijual saat ini Rp 7.400 per liter.Ini yang membuat Pertamina belum menurunkan harga BBM. "Itu bertentangan dengan UU Keuangan negara. Tidak bisa kerugian BUMN dibebankan ke masyarakat," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika di Jakarta.Kardaya menegaskan seharusnya Pertamina meminta pemerintah untuk menurunkan harga Premium. Lantaran, BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah bukan Pertamina."Itu artinya harga premium itu keputusan pemerintah. Saya juga bingung, karena tidak ada alasan kenapa Pertamina dan pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Harusnya kan turun," kata dia. (mdk/bim)