Follow
Penjelasan Lengkap Kemenkeu soal Sumber Dana Pembangunan Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Dana untuk pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur kemungkinan tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebab, pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menegaskan, sudah digarisbawahi dukungan APBN di dalam pembangunan IKN hanya akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN.
Untuk pembangunan selain itu, Kementerian Keuangan terus mencarikan solusi dari segi pendanaannya. Apakah melibatkan badan usaha, maupun mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Bagaimana cara investor lokal membangun IKN? Investor-investor lokal menunjukkan kesiapan yang matang untuk membangun sektor Sumbu Kebangsaan. Namun, investor internasional yang sudah terkenal secara kualitas dan memilki komitmen besar juga turut menjadi mitra bagi investor lokal.
-
Siapa yang berkomitmen untuk pendanaan? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kemnaker dorong perusahaan bantu UMKM? 'Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM,' ucapnya.
“Tentunya kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan, kebutuhan anggaran untuk 2022 akan difokuskan bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam APBN 2022 dengan melihat ketertarikan kementerian-kementerian terkait dengan pembangunan IKN,” kata Made dalam Forum Merdeka Barat, Rabu(2/2).
Diketahui, Undang-Undang IKN diterbitkan setelah Undang-undang APBN 2022 ditetapkan. Artinya, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen akan memfokuskan pada pemulihan ekonomi di tahun 2022.
"Apakah nanti akan melalui realokasi belanja atau refocusing, yang tentunya segala upaya yang dilakukan kita tetap menjaga bagaimana penanganan covid-19 terjamin dan pemulihan ekonomi tetap jalan. Kita harap terus membaik," tegasnya.
Ruang Optimalisasi
Dalam melakukan realokasi maupun refocusing, Kementerian Keuangan sebisa mungkin akan mendapatkan ruang-ruang yang dapat dioptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN tahun 2022 ini.
"Saya yakin pemindahan ibu kota ini sudah melalui kajian yang panjang, tapi kami dari Kementerian Keuangan punya perspektif pemindahan ibu kota ini melihat bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut Made, urgensi pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.
"Hal ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelumnya, sebagai contoh kita membangun jalan tol Trans -Sumatera, Jalan Kereta api di Sulawesi dan Papua, pembangunan bandara dan Pelabuhan. Ini adalah salah satu bagian strategi kita membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif di Indonesia," pungkas Made.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
APBN akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.
Baca Selengkapnya
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya
IKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.
Baca Selengkapnya
Banyak pihak yang mempertanyakan keberlanjutan pembangunan IKN usai Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus meningkatkan investasi di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Fase Groundbreaking tahap III ini sendiri rencananya akan berlangsung pada 20-21 Desember 2023.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Agung menjelaskan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp467 triliun
Baca Selengkapnya
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Fokus membangun mal dalam fase kali ini untuk meramaikan IKN.
Baca Selengkapnya