Penjelasan Lengkap Kemenkeu soal Sumber Dana Pembangunan Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Dana untuk pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur kemungkinan tidak sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sebab, pemerintah saat ini masih fokus dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menegaskan, sudah digarisbawahi dukungan APBN di dalam pembangunan IKN hanya akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN.

Untuk pembangunan selain itu, Kementerian Keuangan terus mencarikan solusi dari segi pendanaannya. Apakah melibatkan badan usaha, maupun mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

“Tentunya kami tetap berkomitmen di Kementerian Keuangan, kebutuhan anggaran untuk 2022 akan difokuskan bagaimana mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam APBN 2022 dengan melihat ketertarikan kementerian-kementerian terkait dengan pembangunan IKN,” kata Made dalam Forum Merdeka Barat, Rabu(2/2).

Diketahui, Undang-Undang IKN diterbitkan setelah Undang-undang APBN 2022 ditetapkan. Artinya, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen akan memfokuskan pada pemulihan ekonomi di tahun 2022.

"Apakah nanti akan melalui realokasi belanja atau refocusing, yang tentunya segala upaya yang dilakukan kita tetap menjaga bagaimana penanganan covid-19 terjamin dan pemulihan ekonomi tetap jalan. Kita harap terus membaik," tegasnya.

Ruang Optimalisasi

Dalam melakukan realokasi maupun refocusing, Kementerian Keuangan sebisa mungkin akan mendapatkan ruang-ruang yang dapat dioptimalkan untuk mendanai pembangunan IKN tahun 2022 ini.

"Saya yakin pemindahan ibu kota ini sudah melalui kajian yang panjang, tapi kami dari Kementerian Keuangan punya perspektif pemindahan ibu kota ini melihat bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Made, urgensi pemindahan ibu kota dari Jawa ke Kalimantan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.

"Hal ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelumnya, sebagai contoh kita membangun jalan tol Trans -Sumatera, Jalan Kereta api di Sulawesi dan Papua, pembangunan bandara dan Pelabuhan. Ini adalah salah satu bagian strategi kita membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif di Indonesia," pungkas Made.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com