Darmin akui paket kebijakan ekonomi belum berjalan mulus
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui paket kebijakan ekonomi atau yang sudah dikeluarkan pemerintah belum mulus dijalankan. Sebab, puluhan investasi masih menemui banyak kendala di lapangan.
Tiga atau empat kasus sudah selesai karena banyak muncul di lapangan," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (21/6).
Meski demikian, Darmin enggan menjelaskan lebih jauh persoalan yang masih membelit investasi tersebut.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
"Ini masalah besar saya tidak bisa jelaskan, tapi tiga atau empat kasus sudah selesai karena banyak muncul di lapangan."
Atas dasar itu, Darmin telah membut kelompok kerja atau pokja untuk mengatasi hambatan investasi. Selain itu, pihaknya juga bakal menjatuhkan sanksi bagi kementerian atau lembaga tak menjalankan paket deregulasi.
"Ada kasus orang mau investasi yang dia tidak bisa atasi masalahnya. Setiap masalah akan kami selesaikan. Kami akan undang menteri dan dirjen terkait. Kalau terbukti melanggar kami akan sanksi. Kalau salah paham yah kami harus bagaimana, itu yang harus dijelaskan," katanya.
"Kami tidak mau sibuk bikin deregulasi tapi di lapangan malah babak belur. Intinya kami selesaikan. Kami nggak mau sibuk menyederhanakan aturan saja."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaDi tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Baca SelengkapnyaKata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca Selengkapnya