Darmin: Banyak orang senang Indonesia tak bangun kilang
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peraturan presiden terkait pembangunan kilang minyak bakal keluar dalam waktu dekat. Ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah membenahi industri pengolahan migas di Tanah Air.
"Pembangunan kilang terakhir terjadi pada 25 tahun lalu. Banyak orang senang tak ada kilang," katanya saat diskusi dengan wartawan, Tangerang, Banten, Kamis (18/12) malam.
Dia mengungkapkan, regulasi itu nantinya membolehkan swasta membangun kilang sepenuhnya. Kemudian, Pertamina menjadi pembeli atau off taker dari produk olahan kilang tersebut. "Ini seperti praktik di pembangkit listrik."
-
Kapan kilang minyak Medang mulai beroperasi? Mengutip its.ac.id, kilang ini mulai beroperasi dari tahun 1889 sampai dengan 1892.
-
Dimana proyek kilang baru Pertamina berada? Pertamina saat ini sedang fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dimana proyek tersebut memasuki milestone baru yaitu program Turn Around (TA) Revamp yang ditargetkan selesai di awal Mei 2024.
-
Kapan Shell mendirikan kilang minyak di Palembang? Dihimpun dari berbagai sumber, dalam sebuah buku 'Pertamina: Indonesian National Oil' karya Anderson G. Barlett ini ada sebuah kilang minyak yang didirikan perusahaan Belanda bernama Shell di kota Palembang pada tahun 1904 atau empat tahun sebelum berdirinya Boedi Oetomo.
-
Kenapa Pertamina melakukan revitalisasi kilang? Tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk kilang tetapi juga memproduksi produk green energy seperti petrokimia, gas dan turunannya.
-
Kapan tambang Mangan Kliripan berhenti beroperasi? Ketiga terowongan itu saling tembus satu sama lain. Aktivitas penambangan di sana dihentikan karena sudah banyak kandungan air. Jadi sudah beberapa kali dipompa air di dalam terowongan itu tidak bisa surut,'
-
Mengapa Pertamina membangun kilang baru di Balikpapan? Keberhasilan proyek RDMP Balikpapan akan menaikkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barrel per hari, yang artinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barrel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barrel hari.
Menurut Darmin, keterlibat penuh swasta dalam pembangunan kilang menjadi opsi alternatif. Sebab, Pertamina tetap ngotot mengusulkan dua skema pembangunan kilang.
Yaitu, penugasan pemerintah terhadap Pertamina. Dan, Pertamina bekerja sama dengan swasta.
"Kalau join, jelas Pertamina menjadi tak efisein. Bahkan, Pertamina bisa menularkan ketidakefisienan itu pada swasta yang diajak kerja sama."
Sebenarnya, pembangunan kilang juga menjadi prioritas pemerintahan sebelumnya. Bahkan, dua investor timur tengah sudah berminat serius membangun fasilitas pengolahan itu di Tanah Air.
Namun, kandas di tengah jalan lantaran keiginannya mendapatkan penghapusan pajak ditolak pemerintah. Padahal, keberadaan kilang diyakini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca SelengkapnyaPabrik yang berada di sisi Sungai Ciliwung itu saat ini masih disegel dengan garis kuning milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca SelengkapnyaSejak 1975 silam, ternyata pabrik arang itu sudah beroperasi di sana. Tetapi seiring padatnya penduduk di sana, keberadaan pabrik menjadi masalah.
Baca SelengkapnyaTerjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi soal rencana pembatasan BBM bersubsidi dan rencana BBM baru yang ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca SelengkapnyaBentuk bangnan dan mesin-mesin di sana merupakan peninggalan zaman Belanda.
Baca SelengkapnyaKampung ini dulunya sangat susah dijangkau padahal punya pemandangan eksotis yang menyihir mata.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menyinggung capres dan cawapres yang tidak mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaPadahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya