Darmin konsultasi ke Jokowi soal peluncuran paket kebijakan jilid 16
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menghadap Presiden Joko Widodo. Darmin berkonsultasi terkait rencana peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid 16.
"Tadi saya sampaikan ke Presiden (rencana peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid 16), tapi dia (Presiden) minta nanti sajalah beres 17 Agustus (dulu)," jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8).
Paket kebijakan jilid 16 nantinya fokus ke tata kerja pemerintah. Misalnya setiap lembaga dan kementerian harus membentuk satgas khusus guna mengawal kinerja lembaga dan kementerian itu sendiri.
-
Apa yang menjadi fokus Kementan saat ini? Mentan Amran saat ini tengah gencar menyalurkan pompanisasi ke wilayah sentra produksi khususnya di area Jawa.
-
Apa yang Kementan fokuskan setelah ada Plt. Mentan? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
-
Apa strategi Kementan untuk meningkatkan produktivitas? Mentan mengatakan penanaman 1000 hektare adalah strategi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
"Selama ini kita belum mengubah. Selama ini kan kita jalan saja, kita sederhanakan kemudian berjalan. Nah ini benar-benar pelaksanaan, supaya ada yang mengawal, ada yang memonitor dan ada yang memfasilitasi," paparnya.
Paket kebijakan jilid 16 ini akan didukung Perpres. Perpres juga memuat sanksi yang akan dikenakan jika ada lembaga dan kementerian tidak menjalankan isi paket kebijakan tersebut.
"Urusan sanksinya di Perpres saja. Karena sebenarnya ini kan urusan Presiden yang dilaksanakan oleh menteri atau lembaga atau Pemda. Tentu nanti kita cantumkanlah setiap bulan laporan harus ada, kalau tidak selesai ya disitu (ada sanksinya)," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri waspada jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaTerkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.
Baca SelengkapnyaMuzani mengungkapkan jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaDave menilai hal itu baik dilakukan untuk memastikan kabinet berjalan dengan sesuai
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi nantinya akan memberikan arahan dan para menteri koordinator akan menyampaikan laporan guna memberikan gambaran bagi pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya