Darmin nilai peningkatan kompetensi pekerja RI lambat
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui ketidaksinkronan antarlembaga pemerintah menghambat peningkatan kompetensi pekerja Indonesia.
Hal tersebut diungkapkannya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa (26/4).
"Sekarang masih ada tumpang tindih dan tidak sinkron antar lembaga dan institusi yang sudah ada."
-
Bagaimana Kemnaker dan Kadin kerjasama? Ia menjelaskan, Kemnaker memiliki tugas, terutama mengeluarkan kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan. Sedangkan Kadin menjadi pilar penting dalam menjaga ekosistem ketenagakerjaan.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Mengapa Kemnaker dan Kadin bekerja sama? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan? 'Antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan dibutuhkan sinergi dalam perbaikan kualitas sumber daya dalam standar kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat global. Sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat akan membawa kemajuan bagi suatu negara dan peradaban dunia, ' ujar Ida Fauziyah.
Atas dasar itu, Darmin mendukung kerja sama yang dilakukan antara Kementerian Tenaga Kerja dan kadin. Menurutnya, kerja sama itu bisa memercepat pembentukan standar kompetensi pekerja.
"Kami punya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tapi tidak punya mekanisme yang memadukan semua pihak untuk bekerja sama agar standar kompetensi bisa dibangkitkan," kata Darmin.
Dia menambahkan, peningkatan kompetensi tidak bisa mengandalkan pendidikan formal semata. Itu perlu dukungan dari lembaga dan institusi yang mengurusi sertifikasi profesi.
"Setiap negara tidak bisa mengandalkan pendidikan formal saja. Diperlukan kompetensi tertentu untuk mendukung tenaga kerja," katanya.
"Anak saya di Information Technology, dia juga punya sertifikat yang dikeluarkan Inggris dan Amerika. Sehingga dia punya opsi mencari pekerjaan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Angkatan Kerja Nasional 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), total angkatan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 146,62 juta orang.
Baca SelengkapnyaKetidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, berkontribusi terhadap masalah ini.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaData hampir 10 juta Gen Z jadi pengangguran merupakan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, salah satu sumber kelambanan menangani masalah adalah penataan sistem pendidikan.
Baca SelengkapnyaKeberadaan tenaga kerja asing dalam proyek strategi nasional selalu menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida membeberkan daftar keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini.
Baca SelengkapnyaShinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, prinsip keadilan tidak bisa diterapkan karena masih terdapat unsur budaya politik.
Baca SelengkapnyaBonus demografi yang akan disambut dalam duadekade mendatang, semestinya membawa peluang kemajuan ekonomi.
Baca Selengkapnya