Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Darmin: Pengelola KEK jangan cuma ambil untung kenaikan harga tanah

Darmin: Pengelola KEK jangan cuma ambil untung kenaikan harga tanah Darmin Nasution. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah meminta badan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk aktif menarik investor. Sebab, KEK menjadi andalan pemerintah dalam pemerataan perekonomian.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tidak ingin badan pengelola hanya mencari keuntungan dari kenaikan harga lahan. Dengan hanya menunggu hingga harga tanah naik.

"Pemerintah akan terus membangun infrastruktur untuk akses ke KEK. Maka badan pengelola tidak cukup aktif dengan menunggu harga (tanah) naik baru mengundang investor," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (17/5).

Orang lain juga bertanya?

Saat ini, lanjut Menko Darmin, negara tetangga juga sudah mulai mengembangkan KEK. Selain itu, China juga sudah menginisiasi jalur sutra modern atau one belt one road (OBOR).

Maka dari itu, pemerintah mengharapkan Indonesia tidak tertinggal dalam mengambil keuntungan. "Indonesia punya beberapa akses jalur perdagangan dunia," tuturnya.

Sampai saat ini pemerintah telah menetapkan 11 KEK, yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelas kawasan tersebut adalah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.

"KEK adalah bagian dari infrastruktur kegiatan ekonomi yang akan mendorong kegiatan investasi agar lebih menyebar ke seluruh Nusantara," jelasnya.

Menko Darmin menyatakan, di antara KEK itu sudah ada yang mulai operasional tapi ada juga yang belum. Tentu ada faktor khusus di daerah yang menarik bagi investor, misalnya keadaan alam. Ini ada di KEK Mandalika yang cocok untuk kegiatan pariwisata. Ada pula kawasan yang cocok untuk pengembangan hilirisasi hasil perkebunan seperti di KEK Sei Mangkei.

"Kita percaya dengan kekhasan dan kekhususan yang dimiliki setiap kawasan dan insentif yang diberikan pemerintah, itu akan cukup menarik minat investasi," tutupnya.

Sebagai informasi, hari ini, telah dilakukan penandatanganan MoU antara Badan Usaha Pengelola KEK dan para investor dengan perkiraan investasi lebih dari Rp 6 triliun. Ini meliputi penandatanganan MoU antara Direktur Utama PT PN III Persero dengan Direktur Utama PT Alternatif Protein Indonesia (API) dengan total investasi sekitar USD 500 juta. Serta penandatanganan MoU antara Direktur Utama PT ITDC selaku Pengelola KEK Mandalika dengan 5 Investor.

Lima investor tersebut adalah PT Metro Lestari Utama untuk Pembangunan Hotel Bintang 5, dengan investasi Rp 250 miliar, Sky Wealth Perusahaan Malaysia untuk pembangunan Hotel Bintang 5 dengan investasi Rp 450 miliar, PT Bangun Megatama Wisata Mahadewi untuk pembangunan hotel, PT Alam Hijau Permai Penyertaan modal pada Hotel Pullman dan Jeju Olle Foundation Investor Korea untuk Pembangunan Olle Walking Trail.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Harga Beras Kembali Naik, Menteri Tito Ingatkan Kepala Daerah Tak Jual Sawah ke Pengembang
Harga Beras Kembali Naik, Menteri Tito Ingatkan Kepala Daerah Tak Jual Sawah ke Pengembang

Terlebih BMKG menyebut puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus-September 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajak 100 CEO Investasi di IKN: Harga Tanah Masih Murah, Minggu Depan Sudah Naik
Jokowi Ajak 100 CEO Investasi di IKN: Harga Tanah Masih Murah, Minggu Depan Sudah Naik

Jokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Berjanji Hentikan Program Food Estate Prabowo yang Gagal
Cak Imin Berjanji Hentikan Program Food Estate Prabowo yang Gagal

Cak Imin Berjanji Hentikan Program Food Estate Prabowo yang Gagal

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Baca Selengkapnya
Mendagri Minta Kepala Daerah Gunakan Lahan Tidur Jadi Pertanian, Ini Alasannya
Mendagri Minta Kepala Daerah Gunakan Lahan Tidur Jadi Pertanian, Ini Alasannya

Pemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.

Baca Selengkapnya
AHY Singgung soal Uang Ganti Rugi untuk Warga Terkait Pembebasan Lahan di IKN
AHY Singgung soal Uang Ganti Rugi untuk Warga Terkait Pembebasan Lahan di IKN

"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Hilirisasi Indonesia Ugal-ugalan, Menteri Bappenas Beri Penjelasan Begini
Cak Imin Sebut Hilirisasi Indonesia Ugal-ugalan, Menteri Bappenas Beri Penjelasan Begini

Menteri Bappenas menegaskan, dari sisi perencanaan menggaet investasi, pihaknya tidak bekerja secara ugal-ugalan.

Baca Selengkapnya
Menteri Perumahan Maruarar Sirait Lobi Sri Mulyani Cs Beli Rumah Bebas Pajak
Menteri Perumahan Maruarar Sirait Lobi Sri Mulyani Cs Beli Rumah Bebas Pajak

Ara juga meminta bantuan dari pelaku usaha guna memangkas harga pengadaan material.

Baca Selengkapnya
Real Estate Indonesia Respons Begini Saat Muncul Moratorium Pembangunan Vila di Bali
Real Estate Indonesia Respons Begini Saat Muncul Moratorium Pembangunan Vila di Bali

Adanya moratorium diharapkan dapat menertibkan para investor asing yang membangun vila.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kritik Keras Cak Imin Serang Proyek Food Estate
VIDEO: Kritik Keras Cak Imin Serang Proyek Food Estate "Terbukti Gagal!"

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifkan tanah-tanah pertanian punya rakyat"

Baca Selengkapnya