Darmin pesimistis pengampunan pajak katrol penerimaan negara
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pesimistis pengampunan pajak bisa meningkatkan penerimaan negara. Dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, pemerintah menargetkan pengampunan pajak bisa menyumbang penerimaan sebesar Rp 165 triliun.
"Kelihatannya tax amnesty tetap agak berat membantu penerimaan negara," katanya saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Senin (13/6)
Atas dasar itu, pemerintah memutuskan memangkas anggaran untuk mengecilkan defisit. Dalam RAPBN Perubahan 2016, pemangkasan anggaran diusulkan sebesar sebesar Rp 50,01 triliun.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Bagaimana Kutai Timur mempermudah wajib pajak membayar? Selain itu, Bapenda Kutim juga menjalin bekerjasama dengan Bankaltimtara Cabang Sangatta. Salah satunya, dengan meluncurkan inovasi channel pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan Perkotaan termasuk untuk Retribusi Daerah.
Terdiri dari efisiensi belanja operasional sebesar Rp 20,95 triliun, dan belanja lain sebesar Rp 29,06 triliun.
Pemangkasan terbesar dialami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekitar Rp 8,49 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6,523 triliun.
"Penerimaan negara tidak sebagus yang diharapkan, ini sudah disampaikan tapi ya belum prakteknya. Biasanya Kementerian Keuangan akan coba menghitung," kata Darmin.
Per akhir Mei 2016, defisit anggaran sudah mencapai 1,49 persen dari Produk Domestik Bruto. Melonjak ketimbang bulan sebelumnya 1,24 persen.
Pendapatan negara Rp 496,6 triliun. Itu terkontraksi sekitar 7 persen ketimbang torehan pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 533,4 triliun.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 685,8 triliun. Melonjak 13,4 persen ketimbang periode sama tahun lalu.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaNamun, proyeksi itu berubah lantaran Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi barang dan jasa yang terkena tarif PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaTotal pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca SelengkapnyaWacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaTren tabungan masyarakat tidak akan langsung turun pasca penerapan tarif PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaEstimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.
Baca SelengkapnyaPembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaRasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara.
Baca Selengkapnya