Follow
Darmin sebut pajak tanah menganggur belum prioritas
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa penerapan pajak untuk tanah menganggur belum menjadi prioritas pemerintah saat ini. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pengkajian terkait itu.
"Artinya bukan itu yang kami dahulukan, tapi dia tetap ada di dalam kebijakan," katanya, di Galeri Nasional, Jakarta, Minggu (26/3).
"Kami masih merumuskannya. Intinya kami mau mencari developer butuh waktu juga, harus buat hitungan yg baik. Berapa lama dia harus beli lahan dan dikembangkan sebelum kena pajak lebih tinggi."
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Dalam kesempatan sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menambahkan penerapan pajak diperlukan agar tanah tidak menjadi komoditas spekulasi. Dalam merumuskan pajak tanah menganggur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Kami sudah mulai sadar bahwa itu diperlukan dalam rangka kita mengontrol (harga tanah)," kata Sofyan.
"Kami sudah dua atau tiga tiga kali rapat bagaimana untuk menentukan angka."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani menyebut, saat ini belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca Selengkapnya
Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca Selengkapnya