Data Bank Dunia: Hasil Panen Ikan Indonesia Kalah Dibanding China

Merdeka.com - Data Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia memanen rata-rata 6,1 juta metrik ton ikan laut setiap tahun antara tahun 2013 dan 2017. Kondisi ini menempatkan Indonesia di bawah China. Perikanan tangkap laut dan akuakultur bersama-sama mempekerjakan sekitar 7 juta orang Indonesia, mewakili sumber pekerjaan yang penting untuk populasi pesisir Indonesia.

Indonesia dianggap sebagai negara dengan ketergantungan ikan kedelapan terbesar di dunia, ikan berkontribusi 52 persen dari semua protein hewani di Indonesia. Angka ini jauh di atas rata-rata global yang sebesar 16 persen.

Pada tahun 2018, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari USD 26,9 miliar pada perekonomian nasional, atau sekitar 2,6 persen dari PDB, proporsi yang lebih besar daripada negara-negara regional, termasuk Cina (1,4 persen), Filipina (1,5 persen), Malaysia (1,1 persen), dan Thailand (0,67 persen).

Perikanan juga berkontribusi terhadap pendapatan ekspor yang bernilai sekitar USD 4,1 miliar (2,4 persen dari total ekspor Indonesia) pada 2017, memasok sekitar 2,6 persen dari pasar global.

Melihat data ini, Bank Dunia menegaskan pentingnya ekonomi maritim bagi pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Laut bisa memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian melalui pendapatan yang lebih tinggi dari pariwisata dan perikanan jika dikelola dengan lebih baik.

Dalam laporan 'Indonesia Economic Quarterly edisi Juni 2019' Bank Dunia menyampaikan sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat strategi pengembangan potensi maritim yang sudah berjalan saat ini.

Lead Econimist World Bank Indonesia, Frederico Gil Sander mengatakan, meskipun ada banyak pilihan kebijakan untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial perikanan, diperlukan tiga kategori reformasi luas. Pertama dan paling mendasar adalah penyelesaian pola pengelolaan perikanan Indonesia. Baik melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan yang sudah ada atau melalui struktur alternatif.

"Hal ini membutuhkan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif disatukan pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, memperjelas peran dan tanggung jawab, dan meningkatkan koordinasi. Ini termasuk mengoordinasikan Rencana Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management Plans/FMPs) di seluruh yurisdiksi, dan memastikan bahwa FMPs mencerminkan rekomendasi ilmiah," kata dia di Jakarta, Senin (1/7).

Indonesia katanya harus berinvestasi dalam penelitian, pemantauan, dan pelaporan perikanan. Hal ini untuk memberikan informasi yang lebih baik. Misalnya terkait batas panen. Indonesia juga dapat membangun kapasitas penelitian perikanan yang kuat untuk mengembangkan penilaian stok yang lebih spesifik untuk area dan spesies yang spesifik.

"Serta menarik alternatif bentuk-bentuk pengumpulan informasi perikanan sangat cocok untuk mengatasi tantangan pengumpulan data lintas negara dan daerah pesisir yang terpencil," ujar dia.

Tak hanya itu, peningkatan pemantauan, kontrol, dan pengawasan (MCS) diperlukan. Hal ini guna mendukung keberhasilan Indonesia dalam menangani IUU (ilegal, unreported, unregulated) fishing.

"Manajemen perikanan yang ditingkatkan akan melengkapi investasi yang sudah berjalan. Ini termasuk penyediaan insentif untuk penguatan rantai pasokan, pengembangan sistem keterlacakan elektronik baru dan investasi dalam infrastruktur pelabuhan publik," ungkapnya.