Daya saing ekonomi kalah dari Malaysia, apa strategi pemerintah?

Merdeka.com - Peringkat daya saing ekonomi Indonesia berada di urutan 38, berdasarkan Laporan 'Global Competitiveness Report 2013-2014' yang disusun World Economic Forum. Meski berhasil meningkat dibanding peringkat tahun lalu, yakni posisi 50, tapi pemerintah mengakui hal itu tak menggembirakan. Apalagi, Indonesia masih kalah dibanding negara lain di Asia Tenggara.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, mengatakan posisi daya saing Indonesia masih di bawah Thailand (37), Singapura (2), dan Malaysia (24). Hal ini akan merugikan ketika liberalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) resmi dijalankan pada 2015.

"Pada Desember 2015, Indonesia akan berkompetisi dengan sejumlah negara di ASEAN. Peran dan kontribusi dari semua pihak baik Pemerintah Pusat-Daerah, BUMN, swasta nasional, serikat pekerja, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan," ujarnya seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (4/11).

Firmanzah menegaskan pemerintah akan mengusahakan mengejar ketertinggalan di bidang daya saing ekonomi. Beberapa strategi sudah disusun. Semisal meneruskan pembangunan infrastruktur dan mendukung inovasi teknologi.

Namun, cara paling utama yang menurut pemerintah cukup efektif, menggenjot daya saing adalah kemudahan perizinan buat dunia usaha.

Lembaga internasional banyak menyoroti bahwa peringkat Indonesia masih tercecer dalam hal kemudahan memulai berbisnis, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh listrik, kemudahan memperoleh kredit, serta kemudahan pembayaran pajak.

"Kita coba lakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSP), 4 paket kebijakan stimulus fiskal, dan dikeluarkannya 17 paket kebijakan untuk kemudahan berusaha baru-baru ini untuk mengusahakan kemudahan berbisnis,” kata Firmanzah.

Agar reformasi perizinan mulus dijalankan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menyoroti perlunya ada penyesuaian peraturan pemerintah pusat dan daerah. Dia mengatakan, dialog harus efektif dijalankan, supaya perizinan tidak tumpang tindih.

"Tantangan terbesar saat ini adalah mengikis ego-sektoral yang berpotensi membuat implementasi kebijakan sulit dilakukan. Selain itu juga, di saat kita menjalankan sistem pemerintahan desentralistik, harmonisasi kebijakan pusat-daerah perlu terus kita tingkatkan,” ungkapnya. (mdk/noe)