Defisit APBN Melebar, Wapres JK Minta Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menjelaskan negara sedang defisit keuangan. Sebab itu, dia meminta lakukan penghematan anggaran khususnya kepada pemerintah daerah agar tidak banyak keluar daerah dan lebih optimal bekerja di daerahnya masing-masing.
"Negara sekarang banyak defisitnya. Perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," kata Wapres JK saat memberikan penghargaan di Balai Sidang JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7).
Dia meminta kepada menteri dalam negeri untuk memadatkan acara para gubernur, wali kota serta bupati agar hemat anggaran. Wapres JK mencontohkan hari ini menghadiri 1 acara yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI) namun terdiri dari 6 agenda. Mulai dari peluncuran da'i, Halalbihalal, hingga peluncuran aplikasi arsitektur masjid.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
"Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya). Jadi satu kali datang, lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat," lanjutnya.
Sebelumnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2019 melebar hingga mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019. Angka tersebut lebih tinggi dari 2018 yang hanya Rp 110,6 triliun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mencatat dalam dua tahun ini Pemerintah Daerah secara keseluruhan mampu menghemat Rp 110 triliun. Menurutnya, banyak program-program di daerah itu hampir mirip atau sama dan ada yang tumpang tindih hingga dobel.
"Dan itu dipangkas sedemikian rupa, berkat kesadaran dan atensi dari kita dan tim. Itu berimplikasi kepada efisiensi penghematan anggaran," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga tegas melarang perjalanan luar negeri yang mengada-ada.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya