Deklarasi harta Tax Amnesty Rp 4.000 T, bukti rakyat tak taat pajak
Merdeka.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat buruk. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang hanya 25 juta dari 250 juta penduduk.
Lebih parahnya, dari 25 juta yang terdaftar, 20 juta tercatat tidak melapor. Padahal, idealnya Indonesia memiliki jumlah WP yang terdaftar dalam NPWP sebesar 60 juta dan melapor secara keseluruhan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga mengatakan, ada 2 hal yang membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Pertama, Tax Ratio Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya 11 persen.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa yang diuntungkan dari penggunaan pajak di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memaksa orang-orang kaya untuk membayar lebih banyak daripada orang-orang miskin. Hal ini dapat membantu dalam mendistribusikan kekayaan secara adil di masyarakat.
"Ini memprihatinkan. Kalah dengan negara tetangga. Malaysia negara yang penduduknya sedikit sudah 14 persen-15 persen. Kemudian Thailand di atas. Kita tidak bicara negara maju di Eropa yang sudah 26 persen. Tapi, kita yang masih rendah sebagai negara dengan penduduk besar," ujarnya dalam Seminar Nasional di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (15/11).
Bukti kedua, lanjut Hestu, terlihat dari jumlah deklarasi harta dalam program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang sudah menyentuh Rp 4.000 triliun. Jumlah tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan karena banyak harta yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
"Memang Tax Amnesty kita sukses, tapi justru dibalik kesuksesannya itu ada yang ganjil. Hampir Rp 4.000 triliun harta yang di deklarasikan dari 450.000 WP. Artinya apa? Harta itu tidak dilaporkan ke SPT. Mereka sembunyikan (hartanya), baru ada Amnesty harta itu muncul. Itu jelas bukti ketidakpatuhan, itu karena kesadaran kurang," jelas dia.
Untuk itu, dia akan mendorong lebih giat lagi sosialisasi pajak tidak hanya di hilirnya, melainkan juga di hilirnya. "Pengawasan sudah dilakukan, tapi kita juga harus sosialisasi lebih dalam di hulunya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan modus yang digunakan mafia tanah tersebut menggunakan surat-surat palsu
Baca SelengkapnyaKPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan dari keseluruhan aksi penyelamatan tersebut, nilai terbesar yang berhasil dipulihkan berada di Jawa Tengah sebesar Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPasangan AMIN bakal menagih pajak 100 orang terkaya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaMA menyatakan menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael dalam kasus kasus gratifikasi dan TPPU
Baca SelengkapnyaSaking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca SelengkapnyaDulu desa ini miliki pendapatan Bumdes capai 4 miliar/tahun, kini dikabarkan memiliki utang capai Rp 9 M lebih.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca Selengkapnya