Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DEN: Akuisisi PGN oleh Pertamina bukan untuk kepentingan nasional

DEN: Akuisisi PGN oleh Pertamina bukan untuk kepentingan nasional aktivitas distribusi Gas Bumi lewat jaringan pipa. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) oleh PT Pertamina (Persero) yang dibungkus dengan cara pembentukan holding BUMN energi, bukan sesuatu yang mendesak dan tidak jelas manfaatnya untuk kepentingan nasional. Sebab, pemerintah belum memiliki arahan jelas untuk pembentukan perusahaan gabungan tersebut.

"Kita lihat dulu sebenarnya tujuan akuisisi PGN oleh Pertamina dengan bungkus holding energi itu untuk apa? Setelah holding ini jadi, terus gol-nya apa?" ujar Anggota DEN, Tumiran di Jakarta, Selasa (12/7).

Menurutnya, apabila tujuan akuisisi tersebut hanya sekedar memperkuat permodalan ke PT Pertamina, bukanlah kebijakan yang tepat. Bahkan, penggabungan ini bisa membuat pengelolaan PGN bisa buruk.

"Ya kita lihat Pertamina selama ini sudah cukup diberikan keleluasaan, untuk apa lagi diperkuat. Malah PGN sekarang secara perusahaan sudah baik, nanti apakah setelah di bawah Pertamina apa bisa lebih sehat?" katanya.

Tumiran mengatakan, justru yang sangat mendesak saat ini adalah perbaikan tata kelola minyak dan gas, bukan pembentukan holding BUMN energi. Alasannya, alokasi gas saat ini banyak masuk ke trader bermodal kertas.

"Tata kelolanya dulu diperbaiki pemerintah. Alokasi gas selama ini banyak masuk ke trader. PGN malah dipaksa beli gas lewat trader, padahal lebih efisien beli langsung ke perusahaan hulu migasnya. Itu berarti ada yang salah dengan regulasi kita, ini yang harus pertama kali diperbaiki bukan memasukkan PGN ke Pertamina dengan bungkus holding," ungkapnya.

Dia mengakui, PGN dan Pertamina di bisnis gas hilir sering terjadi tumpang tindih proyek pembangunan infrastruktur gas. Menurutnya, daripada PGN dimasukkan ke Pertamina yang justru tidak menyelesaikan masalah, lebih baik pemerintah memperkuat masing masing BUMN yaitu PGN dan Pertamina tersebut.

Saat ini di Indonesia belum ada perusahaan dari negara lain yang investasi di bidang hilir gas bumi. Sehingga, kesempatan pemerintah untuk makin memperkuat BUMN gas agar semakin memberikan manfaat gas bumi yang bersih dan hemat ke masyarakat.

"Dorong PGN terus mengembangkan bisnis pipa gasnya, bangun pipa sebanyak-banyaknya. Pertamina punya Pertagas juga diperkuat saja, kalau nggak Pertagas malah bisa dimasukkan saja ke PGN. Nah Pertamina sendiri fokus ke industri hulu migas," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia, Haryajid Ramelan mengatakan, rencana akuisisi PGN oleh Pertamina dikhawatirkan akan mengganggu pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh PGN.

"Dengan adanya akuisisi ini, saya khawatirnya kok nantinya PGN akan tidak leluasa mengembangkan bisnis," kata dia.

Kekhawatiran tersebut karena bila PGN menjadi anak usaha Pertamina yang dibalut dengan bungkus 'holding energi' ini resmi terbentuk nanti, maka akan ada perubahan proses bisnis di PGN, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait penentuan langkah strategis pengembangan usaha.

"Kan waktu masih sendiri, untuk mengambil langkah bisnis PGN cukup bahas sendiri di internalnya. Nah dengan adanya akuisisi ini, PGN harus mendapat persetujuan dari Pertamina yang induk usahanya. Jadi proses pengambilan keputusannya lebih lama," tuturnya.

Dampak negatif lainnya dari akuisisi PGN oleh Pertamina menurut Haryajid yakni dalam hal pengembangan infrastuktur gas bumi adalah dalam hal kemudahan mendapatkan pembiayaannya. Dengan status PGN sebagai BUMN, ketika mendapatkan pinjaman dari bank untuk membangun infrastruktur gas bumi, PGN mendapatkan perlakuan khusus yakni tidak perlu memberikan jaminan kebendaan (Clean Basis) dalam perjanjian kredit. Dengan jadi anak usaha Pertamina dan statusnya sebagai BUMN dihapus, maka PGN harus menyediakan jaminan kebendaan (aset).

Kondisi keuangan PGN yang selama ini lumayan bagus juga menjadi perhatian Haryajid. Dari laporan keuangannya, perusahaan gas pelat merah ini mampu membukukan laba bersih sebesar USD 401,2 juta di tahun 2015. Perolehan tersebut setara 13 persen dari pendapatan usaha yang sebesar USD 3,07 miliar.

Kinerja terbalik justru ditunjukkan oleh PT Pertamina. Meski membukukan pendapatan usaha yang luar biasa besar mencapai USD 41,76 miliar, namun perolehan laba bersihnya hanya tercatat sebesar USD 1,42 miliar. Artinya, laba yang dicatatkan Pertamina hanya setara 3,4 persen dari pendapatannya. Ini jauh dibanding kecil dibanding bunga deposito perbankan saat ini yang berada di kisaran 6 persen.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Alasan PGN Belum Naikkan Harga Gas Non HGBT
Ternyata, Ini Alasan PGN Belum Naikkan Harga Gas Non HGBT

Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.

Baca Selengkapnya
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024
ESDM Akhirnya Buka-bukaan soal Rencana Penghapusan BBM Pertalite di 2024

Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.

Baca Selengkapnya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya
Kabar Muhammadiyah Mau Kelola Tambang, Bendum: Tunggu Resminya

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

Baca Selengkapnya
Bagaimana Kelanjutan Rencana Merger XL dan Smartfren?
Bagaimana Kelanjutan Rencana Merger XL dan Smartfren?

Berikut penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait rencana merger XL dan Smartfren.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga
Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM, Pertamina Masih Tahan Harga

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI
Kementerian BUMN Masih Kaji Merger BTN Syariah dan BSI

BTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta
Patahkan Pernyataan Airlangga, PSI Blak-blakan Sebut Tak Ada Kesepakatan dengan Golkar di Pilkada Jakarta

Diketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Ingin Indonesia Capai Swasembada Energi, Karyawan PGN: Kami Siap Penuhi Penugasan Pemerintah
Presiden Prabowo Ingin Indonesia Capai Swasembada Energi, Karyawan PGN: Kami Siap Penuhi Penugasan Pemerintah

Ia meyakini dengan kinerja perusahaan yang semakin baik, kesejahteraan pekerja dan kontribusi PGN bagi Indonesia akan semakin meningkat.

Baca Selengkapnya
Belum Ada Tawaran Gabung Kabinet Prabowo, PPP Fokus Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK
Belum Ada Tawaran Gabung Kabinet Prabowo, PPP Fokus Gugat Hasil Pileg 2024 ke MK

Muhamad Mardiono mengaku, belum mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Ini Alasannya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Ini Alasannya

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.

Baca Selengkapnya