Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DEN: Holding BUMN bukan solusi atasi masalah tata kelola energi RI

DEN: Holding BUMN bukan solusi atasi masalah tata kelola energi RI Pertamina. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengingatkan pemerintah agar memikirkan matang-matang sebelum melakukan penggabungan dua BUMN yaitu Pertamina dan PGN. Sebab, tujuan pembentukan holding BUMN energi ini belum jelas.

"‎Ini mau buat holding apa, energi atau apa? Itu harus dijawab dengan jelas. Waktu itu mereka bilang mau nurunin harga gas? Ya tidak bisa lah. Harga gas bukan dipengaruhi oleh holding. Pertamina saja yang punya hulu dan hilir enggak bisa nurunin harga gas. Jadi harus jelas," ujar Tumiran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/12).

Dia menilai holding tidak sesuai dengan cita-cita pendirinya terdahulu dan juga dianggap tidak pernah jelas maksud dan tujuannya. Tumiran menegaskan pemerintah sebaiknya membatalkan aksi pembentukan ini.

"Kebijakan UU soal Pertamina dan PGN kan sudah dibentuk sama pendahulu kita, kalau eggak jelas tujuannya dibentuk holding apa, ya lebih baik dibatalkan saja, Toh mereka membuat PGN dan Pertamina juga dengan pemikiran matang dan jelas," tegasnya.

Dalam RPP soal holding tersebut PGN akan jadi anak usaha Pertamina, status PGN sebagai Perusahaan BUMN (Persero) berdasarkan PP 37 Tahun 1994 dicabut dan menjadi perusahaan swasta. Padahal, lanjut Tumiran, tata kelola energi masih carut marut.

‎"Sekarang tata kelola energi kita di dalam negeri kan masih berantakan. Itu masalahnya, terus sudah mau membentuk holding. Infrastruktur kita saja belum baik. Sekarang kasih ruang saja, Pertamina suruh urus apa, PGN urus apa. Jadi masing-masing dulu. Tidak usahlah digabung-gabung dulu," katanya.

Kebijakan energi nasional dijabarkan dalam rencana umum energi nasional bahwa dalam satu RUEN, memang mendorong, supaya perusahaan-perusahaan sektor energi itu dibuat manajemen yang lebih efisien, transparan dan akuntabel, dalam mendukung fungsi pemerintah dalam memenuhi energi nasional, supaya masyarakat bisa mendapatkan harga energi yang ekonomis dan berkeadilan.

"Maksudnya di sini, rakyat memiliki kemampuan bayar,dan perusahaan itu juga bisa tumbuh secara bisnis. Tapi kalau semata-mata ini dibuat untuk meningkatkan profit semata, mending di stop saja. Ingat saja dulu, apa yang sudah dibentuk oleh pemimpin pendahulu bangsa ini," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pertalite Masih Rp10.000 Meski Harga Minyak Dunia Turun, Ini Penjelasan Ahok
Pertalite Masih Rp10.000 Meski Harga Minyak Dunia Turun, Ini Penjelasan Ahok

Harga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan PGN Belum Naikkan Harga Gas Non HGBT
Ternyata, Ini Alasan PGN Belum Naikkan Harga Gas Non HGBT

Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.

Baca Selengkapnya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya
Menperin Tak Hadir di Rapat, Kelanjutan Program Harga Gas Bumi Murah Masih Tanda Tanya

Kepastian program HGBT ke depannya memang harus mencapai quorum antara dirinya bersama Menteri Keuangan dan Menperin.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?

Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Luruskan Kabar Pertalite Dihapus, Begini yang Benar
Erick Thohir Luruskan Kabar Pertalite Dihapus, Begini yang Benar

Menteri Negara BUMN Erick Tohir, meluruskan kabar rencana penghapusan pertalite yang beredar belakangan ini.

Baca Selengkapnya
ESDM Sentil Pengusaha Batu Bara: Segera Sadar untuK Turunkan Emisi
ESDM Sentil Pengusaha Batu Bara: Segera Sadar untuK Turunkan Emisi

Berdasarkan kajianĀ Asian and Pacific Economic Review (APER) di kawasan ASEAN, Eniya menyebut angka investasi hijau saat ini lebih tinggi 70 persen.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil: Sampai Sekarang Uni Eropa Masih Bergantung Pada Batu Bara Indonesia
Menteri Bahlil: Sampai Sekarang Uni Eropa Masih Bergantung Pada Batu Bara Indonesia

Bahlil tak menyangkal dunia saat ini condong mengajak untuk beralih menuju energi yang lebih bersih.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Tahu Rencana Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan
Jokowi Tak Tahu Rencana Pertamina Mau Hapus Pertalite Tahun Depan

Hal ini diungkapkan sehari setelah Pertamina mengumumkan ide penghapusan Pertalite di hadapan Komisi VII pada Rabu, 30 Agustus 2023 kemarin.

Baca Selengkapnya
Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus
Bukan Dibubarkan, SKK Migas Bakal Diganti Jadi Badan Usaha Khusus

Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Ungkap Kontrak Janggal PGN: Tak Bisa Kirim Gas ke Singapura, Malah Didenda Rp18 Triliun
Rieke PDIP Ungkap Kontrak Janggal PGN: Tak Bisa Kirim Gas ke Singapura, Malah Didenda Rp18 Triliun

PGN berpotensi mengalami kerugian karena harus membayar ganti rugi kepada Gunvor yang nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca Selengkapnya
Konflik Geopolitik Memanas, Ekonom Senior Soroti Kebijakan Pertamina
Konflik Geopolitik Memanas, Ekonom Senior Soroti Kebijakan Pertamina

Jika dalam situasi geopolitik seperti sekarang, Pertamina menaikkan harga BBM misalnya, maka efek spiralnya ke mana-mana.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan, Viral Harga BBM Naik Sampai Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS
VIDEO: Blak-blakan, Viral Harga BBM Naik Sampai Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.

Baca Selengkapnya