DEN minta Bappenas susun format Rencana Umum Energi Daerah
Merdeka.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh mengatakan sinkronisasi RUEN sangat penting untuk penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta beberapa peraturan lainnya.
"Dari rencana pembangunan yang ada, sesuai dengan UU Nomor 17/2007 atau rencana pembangunan jangka menengah yang ada. Jadi RUEN strategis, berfungsi sebagai rujukan perencanaan pembangunan nasional, RUPTL, RUKN dan rencana penyusunan APBN dan APBD. RUEN juga berfungsi sebagai penyusunan rencana strategis dan masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi mengapa RUEN menjadi penting," kata Syamsir, Kamis (12/10).
Meski demikian, masih ada beberapa provinsi yang belum aktif menyusun RUED, bahkan mereka belum membentuk tim penyusun RUED. Di antaranya Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
-
Apa yang diresmikan di Sulawesi Utara? Peresmian ini ditandai dengan pendaratan perdana pesawat tipe DHC-6 Twin Otter maskapai SAM Air sekitar pukul 15.52 WITA.
-
Dimana Kabupaten Batubara dibentuk? Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan.
-
Di mana PDRI dibentuk? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Papua Barat Daya? 'Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,' tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Dimana KPU Papua Pegunungan rapat pleno? KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
Hal ini dikarenakan keseragaman penyerahan dokumen antardaerah yang berbeda-beda sehingga pengumpulan data sedikit terhambat.
"Memang provinsi yang sedang menyusun RUED ada beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya, salah satu provinsi dianggap paling mendekati, ternyata masih ada beberapa ruang untuk dibetulkan dalam matriksnya mengcopy persis RUEN hanya mengganti daerahnya," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Syamsur mengimbau perlu adanya surat untuk pemerintah daerah (Pemda) mengingat pentingnya RUED sebagai salah satu program startegis nasional.
Dia mengaku telah meminta Bappenas untuk menyusun model atau template untuk masing-masing daerah karena tidak semua daerah bisa meniru RUEN.
"Sebelum tahun depan, RUED sudah selesai. Mengingat momentum ini jangan sampai lewat, karena kita tahu 2018 ada pilkada dan 2019 ada pemilu jadi jangan sampai momentum lewat, kalau penyusunan RUED terlambat akhirnya momentum itu tidak dimanfaatkan dengan baik karena sudah masuk tahun politik," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaKomitmen Indonesia dalam memiliki PLTN ini pun akan diimplementasikan dalam pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO).
Baca SelengkapnyaAdapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca SelengkapnyaFokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaKemenaker meminta seluruh Gubernur segera mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Baca SelengkapnyaPDIP sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bahkan pelatihan-pelatihan terhadap figur-figur yang akan dimajukan di Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaTidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaTim percepatan pembangunan pembangkit nuklir juga akan membuat kelompok kerja (pokja) strategi.
Baca Selengkapnya