Dengan dana belanja Rp 2.070 T, ini target pembangunan tahun depan

Merdeka.com - Pemerintah menurunkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menjadi Rp 2.070,5 triliun dari target sebelumnya sebesar Rp 2.082,9 triliun. Belanja pemerintah pusat tahun depan dialokasikan sebesar Rp 1.310,4 triliun.

"Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 758,4 triliun, dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Ro 552,1 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (17/8).

Dari postur belanja pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan berbagai sasaran pembangunan dalam RAPBN 2017.

Di bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah menargetkan pembangunan 815 kilometer ruas jalan, pembangunan 9.399 meter jembatan, pembangunan jalur kereta api sepanjang 550 kilometer spoor (Kmsp), pembangunan atau pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi, dan pembangunan 14 bandara baru.

Dari sisi kedaulatan pangan dan energi, pemerintah menargetkan produksi padi sebanyak 77 juta ton dan jagung sebanyak 22,4 juta ton, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 200.000 hektar areal sawah, dan perluasan areal pertanian atau cetak sawah seluas 144.613 hektar.

Juga produksi perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton, produksi garam rakyat 3,2 juta ton, rasio elektrifikasi 92,75 persen, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 64.200 sambungan, dan pembangunan 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT).

Dari sisi pendidikan, pemerintah menargetkan sertifikasi 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosen, Kartu Indonesia Pintar untuk 19,5 juta siswa, bantuan Bidikmisi bagi 360,5 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,5 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada 107 PTN, dan rehabilitasi 41.128 ruang kelas.

Dari sisi kesehatan, pemerintah menargetkan anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 92 persen, peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 94,4 juta jiwa, kecamatan dengan puskesmas terakreditasi di 700 kecamatan, dan peserta KB baru 6,97 juta jiwa.

Dari sisi perlindungan sosial, pemerintah menargetkan pemberian bantuan tunai bersyarat atau PKH kepada 6 juta rumah tangga sasaran (RTS), penyaluran subsidi pangan (rastra) kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat, dan pengalihan sebagian rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1,2 juta RTS.