Depan Komisi XI DPR, bos OJK beberkan tantangan sektor keuangan

Merdeka.com - Komisi XI DPR RI menggelar rapat bersama Dewan Komisaris (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Rapat kerja tersebut membahas rencana kerja OJK dalam lima tahun ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso melaporkan bahwa sektor jasa keuangan harus memberikan dampak besar terhadap pembangunan ekonomi. Untuk mencapai itu, DK OJK periode 2017-2022 memprioritaskan sejumlah tantangan untuk ditangani.

Pertama, pembiayaan infrastruktur begitu besar membutuhkan biaya sekira Rp 4.000 triliun. Besarnya dana tersebut tentu memerlukan peran sektor jasa keuangan karena APBN tidak mencukupi.

"Proyeksi jasa keuangan tahun ini untuk biaya infrastruktur mencapai Rp 716 triliun. Sehingga masih membutuhkan banyak ke depan peran sektor jasa keuangan dalam pembiayaan infrastruktur. Kalau dilihat daya saing sektor jasa keuangan tantangannya masih harus terus ditingkatkan untuk bisa kompetitif dengan para pesaing di regional dan internasional," kata Wimboh, di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Rabu (27/9).

Kedua, tantangan untuk memajukan sektor jasa keuangan adalah suku bunga di Indonesia yang masih sangat tinggi. Kemudian, pertumbuhan kredit dibandingkan GDP saat ini juga rendah.

"Itu tantangan yang harus di tekel agar bisa berperan lebih besar dalam intermediasi. Tantangan ketiga adalah teknologi. Ke depan sektor jasa keuangan akan bersaing dengan sektor non jasa keuangan dan ini tantangan yang harus dihadapi," ujarnya.

Wimboh mengatakan, ada beberapa negara di dunia ini, di mana sektor perbankannya sudah kalah bersaing dengan produk teknologi, di mana kredit tidak lagi harus melalui perbankan, bisa transfer melalui teknologi dan sebagainya. "Ini tantangan harus diwaspadai sehingga tidak berdampak pada industri perbankan."

Tantangan terakhir yang menjadi prioritas Wimboh adalah masyarakat pinggiran yang masih rendah dengan jasa keuangan. Jumlah masyarakat yang belum mengetahui industri jasa keuangan masih besar. Jika bisa dilakukan pemerataan maka ini bisa menimbulkan dampak baru yakni masyarakat akan lebih banyak menggunakan jasa keuangan.

"Tantangan-tantangan ini yang akan kami selesaikan. Sebelum lepas landas menyelesaikannya kami sudah siapkan prinsip penyelesaiannya," pungkasnya.