Deputi Gubernur BI: Jangan sebarkan informasi sesat soal Rupiah baru

Merdeka.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi sesat soal Rupiah baru. Menurutnya, peluncuran dan pengedaran Rupiah tahun emisi 2016 sudah memenuhi syarat dan merupakan pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai syarat-syarat dan ciri uang Rupiah

Mirza mengaku sudah mengetahui informasi keliru yang beredar di media sosial mengenai keabsahan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun Emisi (TE) 2016 dan legalitasnya di luar negeri. Informasi tersebut sebaiknya tidak disebarkan karena menyesatkan.

"Awalnya sebelum ada UU Mata Uang Tahun 2011, Rupiah hanya ditandatangani Dewan Gubernur BI. Namun setelah diterbitkan UU Mata Uang harus ada pemerintah yang diwakili bendahara negara yaitu menteri keuangan," kata dia seperti ditulis Antara, Rabu (19/7).

Ke depannya, secara alamiah, setelah terjadi penarikan dan peredaran uang sesuai kegiatan operasi BI, maka Rupiah yang beredar di Indonesia adalah uang Rupiah NKRI. "Jadi jika ada yang mempersoalkan kenapa ada tanda tangan menkeu, ya karena itu sudah sesuai amanat UU Mata Uang," ujar Mirza.

Terkait kabar sulitnya menukar Rupiah TE 2016 di luar negeri, Mirza mengatakan hal itu lebih karena ketersediaan pasokan di tempat penukaran uang (money changer) di luar negeri tersebut. Jika ada kejadian warga negara Indonesia di luar negeri sulit menukar rupiah di money change" luar negeri, hal itu, diduga Mirza karena money changer di luar negeri tersebut memang tidak membutuhkan rupiah.

"Sama saja dengan misalkan uang Argentina, uang Peru, uang Kanada, bisa tidak ditukar ke money changer di Jakarta? ya tidak bisa. Kenapa? Soalnya ya money changer tidak membutuhkan itu," kata dia.

"Masyarakat agar bertanya ke yang ahli, jangan mudah salin dan tempel informasi dan sebarkan isu yang kadar kebenarannya itu tidak sama sekali benar."

Pernyataan Mirza tersebut untuk menanggapi pemberitaan di sebuah media massa nasional dan juga sebaran informasi di grup komunikasi instan WhatsApp yang menyebutkan bahwa Uang Rupiah baru sulit untuk ditukarkan di luar negeri. Dan berbagai dugaan dari terdapatnya tanda tangan Menteri Keuangan di uang rupiah tahun emisi 2016.