Deretan Kebijakan Susi Pudjiastuti yang Mau Diubah Edhy Prabowo Hingga Menuai Polemik

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana akan mengubah kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Walau baru sebatas rencana, beberapa kebijakan yang akan diubah Edhy Prabowo menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan Susi Pudjiastuti sampai turut berkomentar. Berikut ulasannya:

Buka Ekspor Benih Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka ekspor benih lobster. Rencana ini menuai pro dan kontra, mengingat, Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti, melarang adanya ekspor tersebut untuk melindungi bibit lobster dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Edhy Prabowo mengatakan alasannya 80 persen impor benih lobster di Vietnam berasal dari Indonesia tetapi dikirim oleh Singapura. Dia menjelaskan, harga benih lobster dari nelayan di Indonesia dibeli seharga Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekornya. Namun, ketika dijual ke Vietnam harganya melonjak sampai Rp139.000 per ekor.

Menurutnya, ini bisa menjadi peluang bisnis yang bisa meningkatkan devisa negara. Nantinya, benih lobster akan diekspor langsung ke negara yang bersangkutan.

"Jadi jualnya langsung antar negara. Biar mereka bayar pajak," kata Edhy dalam Rakornas KKP 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia melanjutkan, rencana ini bisa dilakukan bila diatur dengan baik mulai dari regulasi sampai pelibatan pengusaha. Meski demikian, tidak semua benih lobster akan diekspor, sehingga masih ada benih yang bisa dibudidayakan.

Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Cantrang

Susi Pudjiastuti melarang penggunaan cantrang saat menjadi menteri kelautan dan perikanan. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Edhy Prabowo akan mengevaluasi larangan penangkapan ikan menggunakan cantrang.

"Kita evaluasi dulu, kita laksanakan, kita serap. Keputusan bukan di menteri saja," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, di Jakarta, Selasa (29/10).

Dia menyatakan masih ingin mendengar seluruh masukan dari stakeholder baik pengusaha ikan hingga lainnya. Terlebih, dia menekankan, manfaat dari larangan cantrang ini untuk asing atau justru dalam negeri.

"(Masukan dari siapa?) Ya adalah. Baru satu atau dua," singkat Edhy.

Reklamasi Teluk Benoa

Susi Pudjiastuti, saat menjadi menteri kelautan dan perikanan, menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Salah satu poinnya reklamasi dilarang di dalam wilayah Teluk Benoa yang dijadikan Kawasan Konservasi Maritim dengan luas lahan 1.243,41 hektare.

Terkait reklamasi teluk Beneo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku masih mempelajari terkait dengan polemik reklamasi Teluk Benoa, Bali. Bahkan dirinya tak ingin terburu-buru mengambil sikap atau kebijakan yang menyangkut dengan orang banyak.

Menteri Edhy mengatakan, sebagai pemimpin yang baru di KKP, tentu saja harus melihat berbagai masukan serta keluhan yang dirasakan masyarakat sekitar terkait dengan reklamasi tersebut. Sehingga, ini menjadi pertimbangan matang dirinya apakah ini mesti dilanjutkan atau dihentikan.

"Tidak bisa memaksakan karena bagaimana pun juga masyarakat itu kepentingan utama yang harus didengar. Nah Teluk Benoa kembali kita lihat stakeholdernya seperti apa. Masyarakat bagaimana, kita tidak bisa paksakan," jelas dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (29/10).

Penenggelaman Kapal

Selama ini kebijakan Susi Pudjiastuti yang paling terkenal adalah penenggelaman kapal. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengusulkan kapal sitaan negara diberikan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan dan tidak lagi ditenggelamkan. Misalnya diberikan kepada nelayan, koperasi, lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan.

Kapal yang diberikan ke pihak ketiga tersebut merupakan hasil sitaan dari penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Kami mengusulkan kalau bisa diserahkan ke pihak ketiga," kata Edhy di Gedung Mina Bahari III, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Geramnya Susi Soal Rencana Ekspor Benih Lobster

Sementara itu, Susi Pudjiastuti mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berencana membuka ekspor benih lobster. Sebab, kebijakan ini dilarang olehnya saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya.

Susi menjelaskan pembesaran lobster di laut sebagai habitat aslinya lebih baik. Sebab ada kesempatan bagi lobster untuk beranak pinak. Musim kemarau jadi waktu terbaik untuk pembibitan. Biasanya ini dilakukan tiga sampai lima bulan sebelum musim hujan tiba.

"Nelayan mulai tangkap banyak dg size min 200 grm. Bila akan diadjust saat musim panen jd 150grm,"tulis Susi di akun twitter @susipudjiastuti, Jakarta, Minggu (15/12).

Namun, dengan ukuran di bawah yang tadi disebut plasma nuftah, yang harus diproteksi negara baik dari kerusakan, eksploitasi, perdagangan dan lain-lain. Negara wajib melindungi, sebab di Australia lobster baru boleh ditangkap saat berukuran minimal 1 pound. Susi mengaku saat ini nelayan sudah bisa membesarkan lobster dengan melakukan pemijahan setelah lobster bertelur juga sudah. Hanya saja, tingkat keberhasilannya masih rendah. Namun perkawinan sampai bertelur belum bisa dilakukan di luar habitat lobster.

"Krn itu Bibit Lobster adlh Plasma Nutfah yg HARUS Negara &kita jaga sbg WARISAN untk anak cucu kita," tulis Susi.

Kata Susi, memang ikan, lobster, udang di laut kalau tidak diambil oleh akan tetap mati, namun tidak semua yang lahir langsung akan mati. Maka dari itu, tugas manusia untuk meneruskan perkembangbiakan dan menjaga keberlanjutan jenisnya sebelum mati.

"adlh Tugas mahluk ciptaan Tuhan untk meneruskan khittahnya berkembangbiak menjaga keberlanjutan jenisnya sebelum kematiannya," tulis Susi.