Deretan Perusahaan dan Anak Usaha BUMN yang Pegawainya Pernah Mogok Kerja

Merdeka.com - Mogok kerja bukanlah hal baru di dunia bisnis. Selain unjuk rasa, aksi mogok kerja adalah salah satu cara bagi para pekerja untuk menyuarakan keinginan mereka terhadap perusahaannya.

Bahkan, pegawai dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mogok kerja. Kesejahteraan pegawai, penolakan kebijakan perusahaan menjadi alasan para pegawai untuk melakukan hal itu.

Berikut beberapa perusahaan BUMN di mana pegawainya pernah mengancam atau melakukan mogok kerja.

Merpati Airlines

Sebelum dinyatakan pailit, para pegawai Merpati Airlines sempat melakukan mogok kerja karena sudah dua bulan gaji tidak kunjung turun. Sebanyak 200-an pegawai baik berstatus tetap maupun kontrak belum dibayar gajinya.

Masa kejayaan maskapai pelat merah ini harus berakhir, tercatat pada 1 Februari 2014 Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang, tercatat Merpati terjerat utang hingga Rp 7,3 triliun.

PT Jakarta International Container Terminal (JICT)

Aksi mogok kerja pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sempat menjadi masalah panjang. Pada 2015 lalu, ratusan karyawan PT JICT atau PT Pelindo II melakukan aksi mogok kerja.

Mereka menolak kesepakatan perpanjangan pengelolaan JICT dan Terminal Petikemas Koja selama 20 tahun mulai 2019 mendatang kepada Hutchison Port Holdings Limited. Mereka juga mengecam arogansi Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino yang memecat sejumlah karyawan.

Ketua Serikat Pekerja PT JICT, Nova Sofyan Hakim menjelaskan, permasalahan ini berakar pada perpanjangan JICT yang menabrak hukum dan merugikan negara. Hal ini sudah dibuktikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat penyelidikan Pansus Angket Pelindo II dan audit badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Garuda Indonesia

Lebih dari 1.300 pilot yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda akan melakukan mogok kerja. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN, serta para pemegang saham segera merestrukturisasi direksi Garuda Indonesia.

Meski demikian, aksi ini kemudian dibatalkan karena adanya beberapa komitmen berbagai pihak tersebut untuk menjadikan Garuda Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, Manajemen Garuda Indonesia akan melakukan komunikasi dengan baik dan menjadikan Sekarga dan APG sebagai mitra kerja manajemen dalam menjaga dan memperbaiki kinerja Perusahaan.

PT Pelni

Pegawai PT Pelni (Persero) mengancam akan melakukan mogok kerja. Acaman ini sebagai bentuk protes dengan sistem penggajian perusahaan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PELNI Kristianto SHL Tobing mengaku gaji yang diperoleh sebagian besar karyawan sangat di luar Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal, Pelni adalah salah satu BUMN pelayaran.

PT PLN

Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jumadis Abda mengatakan, sebanyak 35 ribu pekerja PLN berencana melakukan mogok kerja, jika tuntutanya tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Mengingat, kondisi PLN saat ini sangat mengkhawatirkan dipandang dari berbagai segi.

Di antaranya kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 yang sedang ditangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kasus ini membuat citra PLN jatuh.

Jumadis melanjutkan kekhawatiran berikutnya adalah kondisi keuangan PLN yang mengalami kerugian yang mencapai Rp 18,48 Triliun pada triwulan 3 2018. Atas kondisi keuangan PLN tersebut, harus ada peninjauan ulang dari sisi penggunaan energi primer, karena menjadi beban pembiayaan terbesar di PLN. (mdk/azz)