Desa di 11 Kabupaten Belum Terima BLT Dana Desa, Terbanyak di Papua dan NTT
Merdeka.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat bahwa desa di 11 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini (16/6), masih belum menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BL-DD). Desa tersebut berada di Provinsi Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Untuk urutan terbesar di Papua dan Papua Barat. Kemudian ada di NTT," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menggelar video conference via Zoom, Selasa (16/6).
Masalah ini terjadi karena dua kemungkinan. Yakni, belum diterimanya informasi terkait penyediaan program BLT-DD oleh pemerintah pusat dan faktor geografis yang sulit dijangkau oleh petugas penyalur.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Kenapa program susu Prabowo-Gibran sulit terwujud? Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy menilai, program pembagian susu gratis yang digalang presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal. Alasannya karena populasi sapi perah di Indonesia masih terbatas di kisaran 500.000 ekor saja. Tentu saja dengan ketersediaan sapi perah tersebut kebutuhan susu untuk program Prabowo-Gibran sulit terwujud.
-
Apa kendala akses layanan kesehatan di Maluku? “Namun, yang menjadi kendala adalah rasio dokter FKTP dengan jumlah peserta di 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat serta Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual,“ ungkap Yessi.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Apa saja hambatan komunikasi? • Kesibukan anggota keluarga yang berbeda-beda • Rasa segan terhadap orang tua • Kurangnya rasa percaya kepada keluarga • Terlalu asyik dengan gadget pribadi • Ikatan dalam keluarga yang renggang dan intensitas komunikasi yang kurang • Berkurangnya pekerjaan yang dilakukan di rumah • Perubahan sikap orang tua • Berubahnya kondisi atau susunan keluarga karena sesuatu • Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi • Penguasaan teknik dan metode komunikasi yang tidak sesuai • Kondisi fisik yang menghambat terjadinya proses komunikasi • Kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan • Jaringan yang tidak stabil, kebisingan dari lingkungan, miskomunikasi saat jaringan terputus • Gangguan luar biasa berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat komunikasi berlangsung
-
Mengapa layanan di PDNS 2 terganggu? Sebelumnya, gara-gara ransomware Brain Cipher, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah terganggu.
Penyaluran BLT-DD di ke sebelas kabupaten/kota tersebut akan diakumulasikan proses penyalurannya. Cara ini dilakukan guna memangkas biaya transportasi yang dianggap terlampau besar, mengingat akses wilayah yang susah di jangkau.
"Jadi ini nggak imbang antara nilai penyaluran BLT-DD dengan ongkos penyaluran. Makanya ada kebijakan mau disatukan, dan penyatuan dana ini diizinkan," tegasnya.
227 Kabupaten Sudah Salurkan 100 Persen BLT-DD
Meski begitu, pihaknya mencatat total 277 kabupaten sudah 100 persen menyalurkan BLT-DD pada tahap pertama. Sedangkan, 119 kabupaten disebutkannya sudah menyalurkan lebih dari 50 persen BLT-DD.
Untuk itu, Halim mengimbau seluruh pemerintah desa yang telah mengantongi daftar penerima manfaat bantuan dari pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) agar segera melakukan penyaluran BLT-DD. Sebab, penanggung jawab penyaluran tetap di tangan kepala desa setempat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaKebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.
Baca SelengkapnyaLongsor yang menewaskan hampir 700 orang itu juga mengakibatkan lebih dari 1.200 orang kehilangan tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaRasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca SelengkapnyaPengiriman bantuan kepada masyarakat di Papua Tengah dilakukan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaHanya pesawat kecil yang bisa masuk ke distrik tersebut. Namun bantuan logistik perlu diantar ke kampung-kampung yang terjal.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca SelengkapnyaCuaca ekstrem membuat Distrik Agandugume dan Distrik Lambewidi Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengalami kekeringan. Bahkan dampak kekeringan 6 orang meninggal
Baca Selengkapnya"Per hari ini tersisa 514 TPS yang belum mencoblos,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan pemerintah sudah menyiapkan bantuan sehari-hari untuk warga di Papua.
Baca SelengkapnyaBantuan untuk masyarakat terdampak kekeringin itu hanya terhambat cuaca yang berkabut.
Baca Selengkapnya