Desember 2019, Bos BKPM Janjikan Layanan Online Single Submission Prima
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong Lembong, memastikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan segera beroperasi penuh. Dia mengatakan proses persiapan OSS selesai dalam waktu enam bulan ke depan.
"Saya kira estimasi saya dalam 6 bulan ini OSS akan cukup beres," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/6).
Dia mengakui bahwa proses membangun dan membuat OSS beroperasi penuh tidak mudah dan membutuhkan waktu. Sejauh ini pihaknya mendapatkan cukup banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya sokongan dana dari Kemenkeu.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan digitalisasi layanan? BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan digitalisasi layanan yang memberikan dampak positif bagi peserta dan sejalan dengan prinsip sosial dan lingkungan (environment and social). Adanya inovasi teknologi elektronik 'know your customer' (e-KYC) pada aplikasi JMO mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
-
Kapan Pelindo menargetkan BMTH beroperasi? 'Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, sejumlah proyek penunjang wisata juga terus kami kebut salah satunya BMTH. Targetnya 2024 bisa beroperasi sehingga kunjungan Cruise akan bertambah,' ujarnya.
-
Bagaimana LSM bekerja? LSM juga memiliki independensi dalam menjalankan aktivitasnya, transparansi dalam mengelola dana dan sumber daya, kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
"Jadi memang saya akui di awal-awal OSS sangat berantakan. Tapi tentunya perubahan drastis dan skala nasional seperti itu akan butuh waktu. Tapi alhamdulillah dengan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan, meski perlu tambahan lagi sebetulnya," jelas Lembong.
Dengan demikian, lanjut Lembong, peran OSS untuk mempermudah investasi dan mendukung iklim usaha dapat berjalan dengan baik.
"Kemudian banyak perhatian dari Presiden sendiri mengecek langsung ke lapangan, mengecek langsung daerah, dan langsung investor saya berani prediksi dalam 6 bulan Online Single Submission stabil, itu tidak lagi jadi alasan orang akan menyalahkan OSS sebagai penghambat investasi. Dalam 6 bulan akan tuntas," tegas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.
Baca SelengkapnyaOSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Kementerian Investasi/BKPM tetap waspada dan mengawal gangguan yang mungkin terjadi.
Baca SelengkapnyaSistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca SelengkapnyaLayanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.
Baca SelengkapnyaTersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Baca SelengkapnyaLayanan SPBE sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.
Baca SelengkapnyaLayanan online yang diberi nama Contact Center OSS tersebut memudahkan para pelaku usaha untuk menyampaikan masukan maupun keluhan
Baca SelengkapnyaPengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca Selengkapnya