Di depan bos IMF, Gubernur BI pamer kekuatan ekonomi Indonesia

Merdeka.com - Bank Indonesia bersama International Monetary Fund (IMF) menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema "Future of Asia's Finance: Financing for Development 2015".

Saat memberikan sambutan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakui, kondisi perekonomian global memicu kekhawatiran keluarnya modal asing atau capital outflow dari negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kondisi ini mendesak pemerintah dan Bank Indonesia lebih serius menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar mampu bertahan menghadapi situasi ekonomi yang serba sulit seperti saat ini.

Di hadapan Direktur Operasional IMF Christine Lagarde, Agus Marto membanggakan respons cepat bank sentral dan pemerintah Indonesia menghadapi perlambatan ekonomi. Sejak 2013 BI sudah mengambil kebijakan pengetatan moneter seiring cenderung melemahnya perekonomian global. Untuk kesekian kalinya Agus Marto menegaskan kuatnya pondasi perekonomian nasional.

"Fundamental ekonomi kita mengalami perbaikan, terlihat pada defisit transaksi berjalan yang lebih rendah, surplus neraca perdagangan dan terkendalinya inflasi," ujar Agus di Gedung BI, Jakarta, Rabu (2/9).

Meski begitu, salah satu cara efektif menjaga laju pergerakan ekonomi nasional dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur. Dia menyanjung pemerintah Jokowi-JK yang mengalokasikan dana besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur. Tahun ini, anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun dan meningkat menjadi Rp 313,5 triliun di RAPBN 2016.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini juga membanggakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang fokus pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman dan infrastruktur berbasis rel. Tujuannya untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia.

"Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan membangun 5.000 kilometer (Km) jalur rel, sepanjang 2.600 Km jalan tol, 46 DAM, sebanyak 24 pelabuhan dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt," ungkap Agus.

Pemerintah juga mengundang pihak swasta berinvestasi maupun menjadi rekan pemerintah dengan skema kerjasama swasta dan pemerintah (public privat partnership/PPP).

Mantan menteri keuangan era SBY ini juga membanggakan reformasi dalam pengelolaan subsidi dengan kebijakan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan penghapusan subsidi ini, diharapkan dana untuk pembangunan infrastruktur semakin besar.

"Dari reformasi subsidi BBM, pemerintah punya ruang fiskal sampai USD 19 miliar yang digunakan untuk membangun infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan produktif lainnya yang akan memberi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Negara ini," papar Agus. (mdk/noe)