Di depan DPR, Jonan sebut divestasi Freeport tanggung jawab menkeu & menteri BUMN

Merdeka.com - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (9/10). Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam tersebut membahas mekanisme negosiasi divestasi saham antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan proses divestasi saham Freeport merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini muncul usai Freeport McMoran mengirimkan surat kepada pemerintah yang isinya menyatakan mereka menolak mekanisme divestasi 51 persen saham yang telah disepakati sebelumnya.

"Bahwa detail jadwal maupun valuasi ditangani oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri BUMN (Rini Soemarno), saya sudah satu setengah bulan tidak ikut," kata Jonan.

Jonan pun menawarkan diri untuk kembali ikut ke dalam proses negosiasi dengan harapan prosesnya bisa berjalan lebih cepat. "Jadi ini saya akan ikut lagi. Mau tidak mau saya membantu supaya lebih cepat, mestinya tidak lama," ujarnya.

Jonan meminta agar pemerintah bisa menggelar rapat secara tertutup bersama kedua menteri lainnya. Namun, Komisi VII menegaskan bahwa setiap proses dan hasil perundingan harus dilaporkan kepada mereka.

"Pemerintah melalui Menteri ESDM supaya jelaskan secara terbuka apa hasil perundingan divestas saham itu karena menyangkut kepentingan rakyat," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian.

Selain itu, Komisi VII DPR RI meminta Jonan untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan detail teknis negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

DPR pun mempersilakan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk melakukan rapat koordinasi yang bersifat tertutup dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membahas detail divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia dan pihak Indonesia menjadi pengendali kebijakan dan operasional.