Di depan Jokowi, OSO minta pemerintah fokus tekan kesenjangan

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang meminta pemerintah untuk memastikan kesenjangan ekonomi antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan tidak melebar. Pembangunan di kedua daerah tersebut harus diimbangi dengan pembangunan yang merata.

"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui kerangka regulasi, dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan, demi hilangnya kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan," ujar Oesman di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Oesman juga menyoroti penyaluran dana desa dalam tiga tahun ini telah mencapai Rp 127 triliun. Dia meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap dana tersebut. "Ini merupakan jumlah yang sangat besar. Karena itu, Pemerintah harus memastikan adanya tata kelola dana desa yang menyeluruh sekaligus dengan pengawasannya," paparnya.

Orang lain juga bertanya?

Hal lain yang disoroti oleh Oesman adalah permasalahan sektor pangan yang tidak kunjung tuntas. "Meskipun kami menyadari betapa kompleksnya persoalan ini, kami mengajak kita semua, untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, di tengah ancaman krisis pangan global," tuturnya.

Sedangkan di sektor energi, pemerintah diminta untuk fokus meningkatkan pelaksanaan Program Listrik Pedesaan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Kami terus mendorong pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan pelaksanaan Program Listrik Pedesaan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT)," jelas OSO.

Dalam kesempatan yang sama, OSO juga mengapresiasi pemerintah Jokowi-JK atas penerapan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah penerapan kebijakan BBM satu harga yang dilakukan Papua menyamai daerah lain.

"Mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah mengupayakan harga BBM dan semen di Papua hampir menyamai dengan harga di daerah lain. Kebijakan ini jelas sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah, serta sejalan dengan keinginan kita bersama," pungkasnya.

(mdk/idr)