Di depan PBB, Mentan Amran keluhkan pelarangan ekspor CPO ke Eropa
Merdeka.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendapatkan kunjungan dari Pelopor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas Pangan di Indonesia. Dalam pertemuan ini, dia menyampaikan keluhan terkait kampanye negatif terhadap Crued Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa.
"CPO kami minta tolong, ada negative campaign, black campaign, di negara-negara Eropa, kami (Indonesia) punya standar sendiri dan kami tidak mau didikte negara lain. Kami negara berdaulat tidak mau didikte negara lain," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (9/4).
Menurut dia, negara-negara Uni Eropa tidak bisa hanya berpatokan pada isu deforestasi saja, namun juga harus memperhatikan bisnis CPO demi kesejahteraan petani dan pengusaha sawit. Mengingat cukup besar petani Indonesia yang berkecimpung di sektor perkebunan sawit.
-
Kenapa kelapa sawit penting untuk perekonomian Indonesia? Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting untuk perekonomian Indonesia dan juga memiliki banyak kegunaan praktis dan kesehatan.
-
Kenapa petani sawit tidak siap dengan aturan ISPO? Gulat mengaku para petani tidak siap dengan ketentuan ISPO tersebut. Terlebih dalam proses penyusunannya ia menyebut ada campur tangan pihak asing.
-
Bagaimana kelapa sawit menjadi komoditas ekspor? Pada 1919, komoditas kelapa sawit telah diekspor melalui perkebunan yang berada di pesisir Timur Sumatra.
-
Kenapa ekspor pertanian penting bagi Kementan? “Pandemi tidak serta merta mematikan sektor pertanian, tapi membuat bertahan dan terus tumbuh. Patut kita sukuri karena selain penyediaan pangan dalam negeri beberapa komoditas juga dilakukan ekspor ke negara tetangga,“ katanya.
-
Apa komoditi perkebunan yang dibudidayakan? Masa kolonial Belanda di Indonesia banyak ditemui berbagai macam perkebunan milik swasta yang menjadi sumber penghasilan yang begitu besar saat itu. Sebut saja Tembakau dan Karet, dua komoditi ini harganya tinggi di pasaran.
-
Siapa yang membawa kelapa sawit ke Indonesia? Tanaman ini dibawa oleh orang-orang Belanda ke Nusantara.
"Aku katakan. Kalau harga CPO turun karena black campaign, ada 30 juta komunitas, terdiri dari ada petani, pedagang. Kalau harga turun, 30 juta orang ini, mereka mencari pendapatan lain tempat. Mereka babat hutan lagi. Secara tidak langsung yang lakukan black campaign merusak lingkungan," tegas Amran.
"Orang utang saja diperhatikan oleh negara-negara Eropa ini (petani) orang beneran. Dan kita selalu gaungkan ke tingkat dunia, kurangi kemiskinan, selamatkan orang-orang di bawah garis kemiskinan, baru mau kita mau cetak kemiskinan lagi," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaKetidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPetani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA
Baca SelengkapnyaIndonesia akan kehilangan pasar Uni Eropa, dan pada saat yang sama, Uni Eropa diperkirakan akan mengalihkan kebutuhan minyak sawit mereka ke Malaysia.
Baca SelengkapnyaMendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca SelengkapnyaPresiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.
Baca SelengkapnyaSalah satu tugas BPDPKS yaitu menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaEkspor komoditas sawit ke Uni Eropa menurun menjadi 4,9 ton di 2020. Kemudian penurunan ekspor sawit terus terjadi di tahun 2022 menjadi 4,1 juta ton.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaPemakaian hidrogen bersih bakal menyelamatkan industri pupuk di Indonesia dari aturan CBAM, yang mensyaratkan produksi industri lebih bersih.
Baca Selengkapnya