Di depan pebisnis Eropa Wapres JK pamer gebrakan pemerintah
Merdeka.com - Di hadapan delegasi pebisnis Uni Eropa, Wakil Presiden Jusuf Kalla memamerkan gebrakan-gebrakan kebijakan yang dibuat pemerintahan baru yang belum genap satu bulan bekerja. Salah satunya soal kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 per liter.
JK sapaan akrabnya, memaparkan bahwa setiap pemerintahan punya peran penting dalam ekonomi dan bisnis. Pemerintah punya 2 instrumen terkait ekonomi yakni APBN dan kebijakan.
"Dalam bertahun-tahun, defisit APBN tinggi karena subsidi di banyak sektor terkadang tidak efektif. Karena itu, dua hari lalu walaupun bukan kebijakan yang populer, kami meningkatkan harga BBM," ujar JK di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (19/11).
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Kenapa massa di Jayapura protes ke KPU? Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain. Mereka menyebut kecurangan itu tidak hanya terjadi untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten Jayapura, caleg DPRD Papua, hingga caleg DPR RI.
-
Apa pernyataan Gubernur Kaltim tentang kondisi politik menjelang Pemilu 2024? Melihat perkembangan politik menjelang Pesta Demokrasi 2024, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor memastikan, kondisi daerah dalam suasana aman dan kondusif.
JK yakin gejolak penolakan kebijakan kenaikan harga BBM bakal mereda. "Demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu," tegasnya.
Menurutnya, dengan mengurangi subsidi BBM, pemerintah semakin efektif dalam menggunakan anggaran negara. Lebih efektif membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor karena pemerintahan yang efektif.
Tidak hanya itu, JK juga membangga-banggakan gebrakan pemerintah untuk menarik investor ke dalam negeri. "Banyak yang mengeluhkan kualitas birokrasi, perizinan lama keluar. Kami mau lakukan perbaikan, dalam beberapa bulan kami mau bangun pelayanan terpadu satu pintu multi kementerian dalam BKPM. Birokrasi lebih efisien," ungkap JK.
Mantan Ketua umum Partai Golkar ini mengakui membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur. Pemerintah juga akan menggandeng pihak swasta untuk menggarap beberapa proyek infrastruktur.
"Kami butuh lebih banyak infrastruktur, listrik 35.000 megawatt, (butuh) USD 40 miliar setiap 5 tahun. Pemerintah akan tawarkan ke swasta dan kerja sama pemerintah swasta. Ini kebijakan kami sekarang," jelas JK. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaMassa pun akhirnya membubarkan diri. Akses jalan depan KPU kembali dibuka.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca SelengkapnyaTerlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa ini untuk mengevaluasi sembilan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBuruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya