Di Depan Siswa SMA, Sri Mulyani Kenang Pengelolaan APBN Tertutup di Era Soeharto

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar olimpiade Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh 1.466 Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia ini, menyisakan 3 SMA yang berhasil sampai ke babak final.

Dalam arahannya, Menteri Keuangan,Sri Mulyani menyebut bahwa para siswa pelajar saat ini sangat beruntung karena sudah mengenal fungsi dan kegunaan dari APBN. Hal ini berbanding terbalik ketika zaman kuliah Sri Mulyani yang sama sekali belum memahami APBN.

"Zaman saya dulu SMA, saya ingat setiap kali Pak Harto menyampaikan APBN di DPR beliau pidato. Karena waktu itu TV-nya hanya ada satu channel namanya TVRI, kita semua melihat pidatonya itu. Kita mendengar angka demi angka disebutkan tapi kita tidak punya ide mengenai itu angka dari mana, untuk apa dan apa hubungannya dengan kita semua," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (1/10).

Bendahara negara ini mengakui, generasi saat itu dibesarkan dalam keadaan tidak mengetahui fungsi dari APBN. Sebab, pemerintahan dulu tidak transparan seperti saat ini dalam mengelola uang negara.

"Kita semuanya adalah dari generasi masa yang lebih dulu dari kalian. Kita dibesarkan di dalam zaman kita yang waktu itu APBN bentuknya dan transparansinya tidak seperti ini," ucapnya.

Kemudian, zaman berubah sejak adanya krisis ekonomi 1998 yang memaksa terjadinya reformasi di Indonesia. Momen ini menjadi tonggak dimulainya pemerintahan yang demokratis dan transparan.

"Kalianlah adalah anak dari generasi reformasi tersebut. 1997, 1998 yang memunculkan permintaan agar Indonesia dikelola lebih transparan, demokratis, harus akuntabel, harus bisa menjelaskan ke masyarakat dari mana uang diperoleh, untuk apa dipakai dan apa pertanggungjawabannya," bebernya.

Seiring perkembangan zaman kemudian mulai dibentuk perundang-undangan untuk mengatur keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Undang-undang inilah yang menurutnya menjadi trilogi yang menggambarkan keuangan negara yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya.

"Jadi kalian dibesarkan di suatu era semenjak tahun 2003 2004 adalah rezim pengelolaan negara yang berbeda dengan zaman kami. Jadi sebetulnya baru 14 tahun kita mengenal APBN," pungkas dia.