Di depan Sri Mulyani, DPR sebut pertumbuhan ekonomi 2019 lebih rendah
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPR menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PKB Fathan Subchi mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi 2019 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,4-5,8 persen. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian RI dalam 3-5 tahun menunjukkan perbaikan namun belum sesuai target.
"Pertumbuhan ekonomi meningkat dalam level yang rendah di Kisaran 5 persen. Konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya, demikian juga kinerja ekonomi nasional yang masih tergantung pada harga komoditas internasional," kata dia, di Ruang Rapat Paripurna, DPR RI, Kamis (24/5).
-
Siapa yang hadir di rapat Sri Mulyani dan Jokowi? Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
Di sisi lain, tekanan justru berasal dari harga yang diatur pemerintah seperti harga BBM dan tarif listrik yang berpotensi meningkat. Selain itu, kondisi yang dikawatirkan adalah depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar yang dapat menekan keyakinan konsumen maupun pelaku usaha.
"Atas dasar itu fraksi kebangkitan bangsa berpendapat bahwa dorongan instrumen fiskal baik dari kemampuan dari fungsi makro dan badan kebijakan fiskal yang sulit sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang diperkirakan pemerintah dalam rentang 5,4-5,8 persen lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya 5,4-6,1 persen.
Untuk itu, PKS meminta pemerintah untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang realistis di tahun 2019 mengingat target tahun-tahun sebelumnya sejak 2015 hingga 2017 tidak ada yang tercapai.
"Tahun 2015, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,7 persen, namun hanya terealisasi 4,8 persen. Lalu di 2016 dari target 5,2 persen, hanya terealisasi 5,02 persen. Kemudian di 2017 dari target 5,4 persen, hanya terealisasi 5,07 persen. Pemerintah gagal memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai RPJMN 2015-2019, di mana target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9 persen. Tapi dari 2015 hingga kuartal I-2018, realisasi rata-ratanya hanya 5 persen," pintanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari fraksi Gerindra Heri Gunawan juga mempersoalkan hal yang sama. "Target pertumbuhan ekonomi 2019 hanya dipatok antara 5,4-5,8 persen, padahal janji pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019 mencapai 7,9 persen di tahun 2019," ujarnya.
Anggota Komisi VI dari fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan fraksi PDI-P menerima target pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditetapkan pemerintah. Namun, dengan catatan bahwa pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dan menggairahkan dunia usaha.
"Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja, mempermudah pinjaman pada industri padat karya, menjaga neraca ekspor impor, dan BUMN serta swasta menjadi penggerak ekonomi nasional."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaSeluruh anggota DPR langsung berdiri, memberikan tepuk tangan mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Sri Mulyani berpesan agar anggaran mampu digunakan dengan baik
Baca SelengkapnyaLewat akun media sosialnya Sri Mulyani membagikan momen terakhir berbicara sebagai Menteri Keuangan di Badan Anggaran.
Baca SelengkapnyaThomas Djiwandono mengungkapkan isi pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani selama tiga jam.
Baca SelengkapnyaThomas menegaskan pertemuan tersebut hanya membahas substansi APBN baik untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dengan santai menjawab berbagai pertanyaan tajam anggota dewan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, hal ini juga sejalan dengan tingkat inflasi global yang diperkirakan masih tinggi di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSelain itu, perbincangan juga mengarah ke Rancangan APBN 2025 jelang disahkan oleh DPR RI pada pekan depan.
Baca SelengkapnyaMenurut Thomas, pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan nuansa yang hangat
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca Selengkapnya