Di era Jokowi, subsidi buat rakyat terus disunat
Merdeka.com - Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rakyat harus bersiap gigit jari. Pasalnya, pemerintah tidak ingin lagi memanjakan rakyatnya dengan subsidi.
Menurut Jokowi, pemberian subsidi saat ini kerap tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Duit rakyat sebesar Rp 3.000 triliun sudah mengasap begitu saja selama 10 tahun ke belakang. Parahnya, masyarakat ekonomi mampu ikut merasakan subsidi ini.
"Setiap tahun hilang, setiap tahun hilang setiap tahun hilang tanpa ada bekasnya karena memang kita bakar," tegasnya.
-
Kapan subsidi pupuk tidak tepat sasaran? “Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Bagaimana cara Soeharto subsidi BBM? Perolehan LBM didapat dari selisih nilai penjualan BBM di dalam negeri, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM tersebut.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
Presiden merasa, kalau untuk membangun jalan tol, uang subsidi BBM Rp 3.000 triliun itu bisa untuk membangun jalan tol di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Pasalnya, per 1 kilometer (Km) jalan tol itu hanya membutuhkan dana kurang lebih Rp 80 miliar. Adapun kalau dibuat pelabuhan, lanjut Presiden Jokowi, rampung semua target pembangunan pelabuhan di seluruh Tanah Air ini.
"Inilah yang tidak kita sadari sejak dari dulu sehingga kita selalu memberikan subsidi. Belum kalau itu kita berikan subsidi itu diberikan subsidi benih atau pupuk pada petani, atau traktor kepada petani atau kapal kepada nelayan," ujar Jokowi.
Ke depan, Jokowi ingin berinovasi dengan memberikan bantuan pada rakyat kecil melalui kartu. Dan, voila! Lahirlah kartu sakti Jokowi bernama Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya"Orang kaya, harusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin."
Baca SelengkapnyaSubsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaBanyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono mempertanyakan masalah subsidi pupuk kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaKelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk.
Baca SelengkapnyaSubsidi tersebut untuk menutup kekurangan pupuk yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca Selengkapnya