Di Forum PBB, Indonesia Ajak Semua Negara Akui Pelaut sebagai Pekerja Penting
Merdeka.com - Indonesia mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memberikan perhatian khusus kepada tenaga kerja di laut (pelaut). Perwakilan Indonesia di PBB meminta pelaut diakui sebagai pekerja yang penting.
"Kita minta semua negara agar perhatikan pelaut sebagai pekerja yang penting dan juga minta semua negara untuk bisa fasilitasi turun naiknya semua pelaut di dunia," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo dalam Konferensi Pers Virtual terkait Isu Perlindungan Pelaut, Jakarta, Rabu (17/2).
Indonesia juga meminta negara-negara untuk menetapkan pelaut sebagai pekerja penting dan melaksanakan ketentuan keselamatan pelaut. Termasuk pergantian awak kapal dan dengan kerja sama semua pihak untuk mendorong repatriasi akses layanan kesehatan bagi pelaut. Resolusi tersebut pada 1 Desember 2020 lalu pun diterima 71 negara di dunia.
-
Siapa yang mendukung keselamatan pelayaran Indonesia? PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, mendukung keselamatan pelayaran Tanah Air, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Kenapa Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran? Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
-
Apa tujuan Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Keselamatan pelayaran yang dimaksud adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
"Oleh karena itu, pada 1 Desember Indonesia usulkan 1 resolusi yang diterima 71 negara," kata Basilio.
Indonesia juga sejak 9 Juli 2020 melalui Kementerian Perhubungan telah ambil bagian dalam komitmen Joint Ministerial Statement of The International Maritime Virtual Summit on Crws Change. Dalam hal ini kepentingan Indonesia sangat tinggi karena telah menjadi negara terbesar ketiga di dunia dalam penyuplai pelaut.
Berbagai usulan dan komitmen tersebut membuat Indonesia harus juga ikut mendukung pergantian awal kapal dari negara mana saja. Sehingga tidak ada alasan Indonesia untuk tidak melayani pertukaran awak kapal di seluruh wilayah Indonesia.
"Sekarang di merak bisa melayani naik turun awak kapal asing dan awak kapal Indonesia yang naik kapal-kapal asing. Di Merak, Tanjung Priok, Benoa , Makassar, Batam dan Bali juga," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menaker Ida meminta ILO untuk melanjutkan pencapaian kerja layak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaProses integrasi mengalami sejumlah kendala teknis karena pihak Malaysia masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan sistem internal mereka.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca Selengkapnyadihasilkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Baca SelengkapnyaSMF, yang merupakan lembaga penghubung antara sektor publik dan swasta Singapura, mengurasi dan memelopori sejumlah program pengembangan SDM.
Baca SelengkapnyaIndonesia berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan.
Baca SelengkapnyaIda mengatakan sinergi dan kolaborasi pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia merupakan hal mutlak.
Baca SelengkapnyaAdapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.
Baca SelengkapnyaAgenda tahunan APA Meeting itu mempertemukan otoritas dan operator pelabuhan dari 9 negara.
Baca SelengkapnyaBKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca SelengkapnyaTujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perkapalan Indonesia.
Baca Selengkapnya