Di IMF-World Bank, Menko Darmin bocorkan rencana pengembangan SDM Indonesia
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memulai rangkaian acara pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa dua, Bali. Acara pertamanya, Darmin memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara tersebut.
Hadir dalam kesempatan ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo, Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF Jeremy Lefroy, Director External and Corporate Relations World Bank Group Jill Wilkins, dan Assistant Director Communications Department IMF Sabina Bhatia.
Dalam kesempatan ini, Darmin memaparkan upaya pemerintah membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana kurikulum pendidikan vokasi? Kurikulum vokasi terdiri dari 60% praktik dan 40% teori, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang cukup sebelum terjun ke dunia kerja.
-
Siapa saja yang berperan untuk mencapai visi Indonesia emas? “Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur,“ Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua dan para Anggota BPK RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
-
Apa itu pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi merupakan salah satu jenis pendidikan tinggi yang menawarkan pendekatan berbeda dalam proses belajar mengajar. Fokus utama dari pendidikan ini adalah pengembangan keterampilan praktis serta pengetahuan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Sudah 3 tahun pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Darmin di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).
Investasi SDM memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan peta jalan atau road map untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
"Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital," sambung Darmin.
Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
Sementara itu, memandang dinamika era digital saat ini, Menko Darmin menerangkan bahwa tak hanya eksekutor, melainkan legislator yang juga memiliki peran penting dalam transformasi bangsa di era digital.
Menurutnya, perlu ketersediaan dari para pembuat Undang-Undang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mempelopori perubahan, dan mampu menangkap peluang. "Para pembuat Undang-Undang harus mampu menghasilkan terobosan besar yang kreatif, visioner, inovatif, sekaligus mampu mengelola dampak sosial yang diakibatkan," kata Darmin.
Menko Perekonomian berharap pertemuan ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang akurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
Di akhir sambutannya, Darmin pun mengungkapkan bahwa perlu adanya pengaturan regulasi yang komprehensif untuk mengimplementasikan investasi sumber daya manusia. Regulasi tersebut yang akan menjadi panduan untuk memastikan bahwa semua program akan sejalan dengan peraturan yang ada.
"Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik," tegasnya.
Di lain hal, Darmin juga mengapresiasi simpati dari dunia internasional terhadap bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. "Terima kasih. Mari kita mendoakan agar mereka bisa segera pulih," harapnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kunjungan ini dalam rangka memastikan program pengembangan SDM berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAlimudin mengatakan, pihaknya menyiapkan peta jalan pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompeten di IKN.
Baca SelengkapnyaKehadiran Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BLK Batam diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPendidikan vokasi bisa menjawab tantangan ekonomi digital di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKondisi ekonomi Indonesia saat ini makin solid, ditandai dengan indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17% di kuartal 2-2023
Baca SelengkapnyaDalam penyusunan peta jalan ini, Kadin Indonesia melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida Fauziyah, meresmikan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian menekankan peran penting Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaSecara nasional, belum sebagian besar perguruan tinggi yang ada melakukan sertifikasi kompetensi terhadap lulusannya.
Baca SelengkapnyaMenaker mengatakan, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang puncaknya terjadi pada tahun 2030 hingga 2035.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia.
Baca Selengkapnya