Di Komisi XI, Sri Mulyani Sampaikan Rencana Kerja Kementerian Keuangan di 2020

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020.

Dari pantauan merdeka.com, seluruh lara pejabat Kementerian Keuangan tampak hadir diruang rapat. Sementara terdapat 9 anggota Komisi IX yang turut memenuhi ruangan.

"Daftar hadir ditandatangani 9 anggota, 7 fraksi, izin 3 orang. Seusai pasal 251 ayat 1 izinkan kami buka raker dengan menteri keuangan dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum," kata Pimpinan rapat Komisi XI DPR, Melchias Marcus Mekeng saat membuka rapat di Komisi XI, Selasa (18/6).

Mekeng yang memimpin jalannya rapat tersebut kemudian memberikan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok rencana kerja di 2020.

"Kami akan sampaikan RKA Kemenkeu dan pagu indikatif 2020. Kami sampaikan juga kinerja 5 tahun terakhir sehingga bisa memberikan konteks kami berada dan apa yang masih perlu dilaksanakan," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan beberapa tujuan rencana kerja Kementerian Keuangan di 2020 yakni menjaga agar kebijakan fiskal tetap hati-hati, kemudian melakukan penganggaran negara yang kredibel.

"Sasaran anggaran efektif, efisien yang akurat. Kami meminta Dirjen Anggaran sinergis belanja pusat dan daerah agar bisa dilihat," ujarnya.

Kemudian fokus selanjutnya yakni mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak kepabeanan dan PNBP. "Kita selalu jaga iklim investasi. Kami akan terus perbaiki pertajam," imbuhnya.

Di samping itu rencana kerja Kementerian Keuangan di 2020 adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Peran ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan pembiayaan ultra mikro (umi) dan layanan pembiayaan ultra mikro.

Kemudian juga akan berfokus pada nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat. "BKF kajian peningkatan produktivitas tenaga kerja indonesia untuk lepas dari middle income trap, DJP pembaruan sistem inti administrasi perpajakan," tandasnya.