Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di perpanjangan kontrak Freeport, pemerintah fokus masalah penanganan limbah

Di perpanjangan kontrak Freeport, pemerintah fokus masalah penanganan limbah freeport. ©2018 liputan6.com

Merdeka.com - PT Inalum (Persero) memasuki babak akhir pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Holding perusahaan tambang ini hanya perlu menuntaskan beberapa keperluan administratif dan melakukan pembayaran sebesar USD 3,85 miliar.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Assad, mengatakan pihaknya bakal memerhatikan secara serius isu terkait lingkungan hidup. "Apabila pemerintah terbitkan izin lingkungan, maka hal-hal mengenai dampak sudah diperhitungkan dalam perjanjian itu," kata dia, di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9).

Dia mengatakan pemerintah, melalui KLHK, menargetkan penanganan masalah tailing dan limbah tambang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. "Penanganan tailing dan lingkungan akan selesai dalam waktu satu tahun," ujar dia.

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan masalah lingkungan hidup yang mengemuka, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada kerugian dari lingkungan dan masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh KLHK.

Pihaknya juga akan menyusun roadmap atau peta jalan penanganan masalah lingkungan hidup di area tambang Freeport. "Dalam waktu dekat ini, roadmap tersebut nantinya soal pengaturan (limbah dan masalah lingkungan)," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Bersabar, China Baru Bisa Berantas Polusi dalam 20 Tahun
Indonesia Harus Bersabar, China Baru Bisa Berantas Polusi dalam 20 Tahun

Tak hanya Indonesia, China pun pernah mengalami polusi udara yang buruk.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor PT Freeport, Sebut Pembangunan Smelter Hampir 100%

Izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pengusaha Tambang Peduli Lingkungan
Jokowi Minta Pengusaha Tambang Peduli Lingkungan

Jokowi menegaskan, tanah bekas tambang juga harus segera direklamasi.

Baca Selengkapnya
Kejar Target 2028 Bebas PCBs, KLHK dan UNIDO Bersiap Proyek Pengelolaan Fase 2
Kejar Target 2028 Bebas PCBs, KLHK dan UNIDO Bersiap Proyek Pengelolaan Fase 2

PCBs terbukti menyebabkan berbagai jenis kanker, kerusakan syaraf hingga gangguan sistem pencernaan.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi
KLHK Rilis Pengawasan Koherensi Perencanaan Lingkungan Hidup di Delapan Provinsi

Pengawasan yang baru tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pengampu kepentingan internal KLHK maupun eksternal.

Baca Selengkapnya
Luhut Heran Masalah Sampah di Bali Tak Kunjung Beres: Saya Tobat-Tobat Mengurus Sampah Ini, Aduh Ampun
Luhut Heran Masalah Sampah di Bali Tak Kunjung Beres: Saya Tobat-Tobat Mengurus Sampah Ini, Aduh Ampun

Menurut Luhut, selama menjadi menteri mengurus masalah sampah di Bali merupakan pekerjaan tersulit.

Baca Selengkapnya
Tarakan Komitmen Kelola Sampah Rendah Korban
Tarakan Komitmen Kelola Sampah Rendah Korban

Pemeriksaan kinerja terperinci merupakan tindak lanjut dari deteksi isu-isu permasalahan sampah, pada pemeriksaan pendahulu oleh perwakilan BPK Kaltara.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Baca Selengkapnya