Follow
Di Rapat Paripurna, DPR Soroti Defisit APBN 2020
Merdeka.com - Rapat Paripurna DPR RI digelar salah satunya membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Salah satu poin yang disoroti, yakni defisit anggaran.
Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun, maka defisit dalam RAPBN 2020 sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp307,2 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan pendapat dari Fraksi PDIP. Dia menjelaskan, naiknya pendapatan negara menunjukkan bagaimana potensi yang baik dari sumber-sumber pendapatan negara baik pajak maupun non pajak.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
Meskipun demikian, kenaikan pendapatan juga sejalan dengan kenaikan belanja negara. Adapun kenaikan belanja negara tetap lebih tinggi dari pendapatan negara yang menyebabkan adanya defisit anggaran. Hal ini, akan menjadi bahan untuk menyerang Pemerintah.
"Hal ini dapat menjadi celah untuk men-downgrade pemerintah. Turunnya pos belanja untuk subsidi energi menjadikan keresahan masyarakat di kalangan menengah ke bawah dan kalangan bawah," kata dia ketika menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi Terkait RAPBN 2020, dalam Rapat Paripurna, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).
Dengan demikian, fraksi PDIP berpendapat pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik bagaimana proses dan keputusan diambil.
Sementara Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah agar belanja negara sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia.
Belanja negara juga diminta dapat mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan miskin, melalui penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan juga ditujukan untuk mengurangi disparitas antar wilayah.
"Terhadap defisit, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif harus diikuti dengan upaya-upaya reformasi fiskal dan perbaikan defisit keseimbangan primer melalui peningkatan kualitas belanja," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Selengkapnya
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca Selengkapnya
Usai Rapat Paripurna Terakhir Anggota dewan Periode 2019-2024, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 akan digelar esok hari, Selasa (1/10/2024).
Baca Selengkapnya
Paripurna akan digelar pada pukul 09.30 WIB dan berisi 15 agenda.
Baca Selengkapnya
Puan menjelaskan seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah menyiapkan seluruh hal untuk rapat paripurna terakhir.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca Selengkapnya
Puan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus yang memimpin rapat ini beralasan, pembatasan itu sebagai upaya penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-78 DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani tampil mengenakan batik berwarna kuning emas.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca Selengkapnya