Di Rapat Paripurna, Pemerintah Diminta Tak Melulu Pikirkan Mobil Listrik
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu maju pertama menyampaikan pandangan terhadap proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu ujarannya, meminta asumsi ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah disertai upaya untuk menopang konsumsi rumah tangga, melalui program di kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas sektoral.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Apa target DPR untuk tahun 2024? Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Dimana rapat pleno rekapitulasi Pilpres 2024 digelar? Sebagai informasi, rapat pleno rekapitulasi hasil Pilpres 2024 digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
"Sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang menambah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara," ujar Masinton Pasaribu, Selasa (23/5).
Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang tengah dimasifkan pemerintah pun tak luput dari sorotannya. Masinton mendesak Jokowi dan jajarannya tak hanya fokus terhadap pengadaan motor dan mobil listrik saja.
Sebab, terdapat lebih dari 65 persen share PDB di lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian/lembaga. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, Industri, konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.
"Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Jangan hanya mobil listrik saja, tapi juga pada sektor-sektor kerakyatan," tegas Masinton.
Terhadap KEM PPKF RAPBN 2024 tersebut, fraksi PDIP mendorong pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal tahun sepqn diarahkan untuk mempercepat transformasi yang inklusif dan keberlanjutan.
Masinton mengatakan, kebijakan fiskal pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas.
"Oleh karena otu, untuk mempercepat transformasi ekonomi, maka diperlukan pra kondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas pemerintah yang meningkat," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca SelengkapnyaUsai Rapat Paripurna Terakhir Anggota dewan Periode 2019-2024, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 akan digelar esok hari, Selasa (1/10/2024).
Baca SelengkapnyaDPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca Selengkapnya