Di Rapat Paripurna, Pemerintah Diminta Tak Melulu Pikirkan Mobil Listrik

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu maju pertama menyampaikan pandangan terhadap proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu ujarannya, meminta asumsi ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah disertai upaya untuk menopang konsumsi rumah tangga, melalui program di kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas sektoral.

Orang lain juga bertanya?

"Sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang menambah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara," ujar Masinton Pasaribu, Selasa (23/5).

Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang tengah dimasifkan pemerintah pun tak luput dari sorotannya. Masinton mendesak Jokowi dan jajarannya tak hanya fokus terhadap pengadaan motor dan mobil listrik saja.

Sebab, terdapat lebih dari 65 persen share PDB di lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian/lembaga. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, Industri, konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Jangan hanya mobil listrik saja, tapi juga pada sektor-sektor kerakyatan," tegas Masinton.

Terhadap KEM PPKF RAPBN 2024 tersebut, fraksi PDIP mendorong pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal tahun sepqn diarahkan untuk mempercepat transformasi yang inklusif dan keberlanjutan.

Masinton mengatakan, kebijakan fiskal pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas.

"Oleh karena otu, untuk mempercepat transformasi ekonomi, maka diperlukan pra kondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas pemerintah yang meningkat," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)