Follow
Di tahun politik, INDEF ingatkan netralitas menteri jaga kualitas kebijakan
Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menegaskan para menteri untuk tetap menjaga netralitas mereka di tahun politik. Tujuannya agar tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
"Para menteri ekonomi untuk tidak tergoda dan steril dari kepentingan politik," kata Enny di hadapan Presiden Jokowi, dalam sebuah acara di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (12/12).
Menurutnya, perkiraan-perkiraan di tahun politik bukan merupakan ancaman, melainkan untuk menjadi bahan antisipasi. "Ancaman ekonomi di tahun politik bukan bermaksud beri pesimisme atau sinyal negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Tapi dengan maksud warning agar seluruh pemangku kepentingan semakin berhati-hati dalam membuat keputusan ekonomi," ujarnya.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Siapa yang diberi arahan untuk menjaga netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
Enny berharap, tahun politik harus dijadikan momentum untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Karena ekonomi kita belum tumbuh sesuai potensinya, sementara kompetisi semakin sengit. Tahun politik harus jadi momentum memacu perekonomian kita," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca Selengkapnya
Menkopolhukam Mahfud MD berbicara mengenai netralitas dan kebebasan di tahun politik saat ini
Baca Selengkapnya
Mahfud mengingatkan telah banyak intel yang tersebar di berbagai lini, untuk mengawasi para pejabat.
Baca Selengkapnya
Kapolres Indragiri Hulu (Inhu) AKBP Fahrian Saleh Siregar mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas selama Pilkada serentak
Baca Selengkapnya
Stabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.
Baca Selengkapnya
AKBP Fahrian Saleh mengultimatum anak buahnya jangan sampai ada personel yang ikut politik praktis.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca Selengkapnya
Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya
Syarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Dalam buku ini terdapat pula Aturan Perundang-Undangan terkait netralitas Polri
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya