Di tangan Dahlan, BUMN belum memberi manfaat bagi rakyat?

Merdeka.com - Sudah genap setahun Dahlan Iskan menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diangkat pada 19 Oktober tahun kemarin, pendiri surat kabar Jawa Pos itu langsung cekatan mendandani wajah perusahaan pelat merah.

Caranya tak lazim dilakukan seorang menteri. Misalnya ketika naik kereta listrik karena alasan ingin melihat kondisi kereta api atau turun menjajakan kartu tol elektronik.

Kehebohan Dahlan tak berhenti menyita perhatian publik. Dia juga pernah membuka paksa gerbang pintu tol saat antrean mobil memanjang, bertamu ke rumah petani di kampung, lantas menginap di sana.

Menteri yang kesehariannya berpenampilan khas dengan kemeja putih dan sepatu kets ini juga pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 236 Tahun 2011 tentang pengaturan kewenangan. Keputusan itu diprotes DPR karena menabrak aturan lain.

Konon, ada yang bilang gaya Dahlan itu sudah bawaan, namun beberapa lagi menggunjing, hanya sekadar pencitraan. Apapun pendapatnya, itulah rekaman sosok Menteri kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 1951 silam itu. Nama Dahlan pun ramai digunjing. Tetapi, ketika masyarakat ramai-ramai mengelukan aksi Dahlan, Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada Hendri Saparini justru ogah bicara mengenai tingkah polah sang menteri setahun ini.

"Saya tidak mau mengomentari sikapnya (Dahlan). Tetapi kalau soal kondisi BUMN, saya sudah sering katakan BUMN kita selama ini sehat di angka-angka, hanya untung secara finansial, tapi belum memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat," kata dia, Jumat (19/10).

Agaknya memang tak elok hanya membicarakan model kerja Dahlan saja. Lebih dari itu, setidaknya citra Dahlan harus disepadankan dengan prestasi kerja. Lalu bagaimana penilaian seorang Hendri Saparini ihwal prestasi BUMN setahun ini? Kepada merdeka.com, dia menuturkan, kesehatan BUMN tidak bisa hanya diukur lewat indikator keuntungan angka-angka finansial yang terkatrol; misalnya penerimaan negara dari sektor pajak dan laba usaha disetor BUMN.

Indikator lain, bagaimana perusahaan pelat merah memberi manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia juga harus diperhitungkan. Sebab BUMN sebagai agen of building (agen pembangunan), berkewajiban menyejahterakan rakyat.

Semisal, PT Timah dan PT Gas Negara (PGN). Secara finansial, bisa saja dua perusahaan pelat merah ini memberi keuntungan cukup besar kepada negara. Namun apakah produk timah dan gas nasional sudah memberi manfaat ekonomi menyeluruh kepada rakyat?

Misalnya produksi timah, apakah selama ini benar-benar digunakan buat mendukung industri elektronik? Sebagian besar produksi timah justru diekspor ke luar negeri. Secara keuntungan memang berhasil, tetapi manfaatnya bagi pembangunan belum. Padahal, kata dia, kondisi industri elektronik teramat dangkal.

"Peran BUMN sentral, dia bertugas mengolah Timah untuk mendorong pertumbuhan industri timah sebagai bahan industri elektronik," tegasnya. (mdk/noe)