Dianggap proteksionis, ini langkah Indonesia pasarkan kembali produk hortikultura
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai produk hortikultura dan hewan dalam perdagangan internasional. Rapat tersebut juga membahas hasil panel World Trade Organization (WTO) terhadap gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru atas kedua produk Indonesia tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, setidaknya ada 18 keputusan panel WTO yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah sedang melakukan langkah evaluasi, salah satunya mengenai anggapan sikap proteksionisme Indonesia terhadap beberapa produk.
"Kita kan dianggap proteksi atau protektif. Jadi harus dibuka. Dilihat saja itu ada 18 keputusan panel WTO yang harus kita tindak lanjuti," ujar Oke di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/5).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Apa aja produk tekstil impor yang Kemendag selidiki? Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
Oke mengatakan, pemerintah juga akan mengevaluasi beberapa peraturan yang berkaitan dengan gugatan AS dan Selandia Baru. Aturan tersebut ada di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.
"(Keputusannya) Nanti. Kalau dari Kemendag, Permendag yang mana saja harus diubah, kapan harus selesai. Dari Kementan apa Permentan yang mana harus diubah dan kapan selesai. Ini akan dilihat lagi," jelasnya.
Oke menambahkan, hasil keputusan pemerintah akan disampaikan paling lama minggu depan. "Hari Jumat akan dibahas kembali. Hari Jumat tapi itu ditingkat eselon 1 kementerian terkait. Lalu minggu depannya oleh tingkat menteri," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara soal sektor pertanian terkendala beberapa kepentingan dari negara anggota. Tak hanya soal public stockholding, tapi juga terkait domestic support.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaDaftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca SelengkapnyaPihaknya turut mengapresiasi langkah yang diambil Kementerian Perindustrian yang dengan tegas menginginkan pembatasan impor kembali.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo menjelaskan, melakukan industrialisasi adalah untuk melindungi sumber daya alam demi kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaMendag meminta dukungan serta do'a masyarakat agar dilancarkan dan bisa menang dalam gugatan ini.
Baca SelengkapnyaMendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kata Zulkifli, KPPI sedang memantau tujuh komoditas impor yang meliputi tekstil, keramik, elektronik, hingga kosmetik.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMendag mempersilakan China untuk menerapkan aturan serupa pada produk ekspor RI yang menghancurkan industri di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.
Baca Selengkapnya