Diaspora Indonesia bisa ikut biayai anggaran negara
Merdeka.com - Banyaknya Diaspora Indonesia yang tersebar dan sukses meniti karir di berbagai negara, seharusnya dimanfaatkan pemerintah.Diaspora Indonesia adalah sebuah komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang dibentuk di Amerika Serikat pada 2012.
Diaspora ini bisa dimanfaatkan untuk ikut membiayai anggaran negara. Salah satu caranya dengan menerbitkan surat berharga atau obligasi. Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati melihat, penerbitan obligasi Diaspora penting untuk menstimulus masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran pemerintah selain juga memberi keuntungan kepada negara.
"Anggaran pemerintah itu defisit tiap tahun, seharusnya pemerintah Indonesia mengeluarkan obligasi Diaspora. India dan Israel sendiri sudah betul-betul menggunakan Diaspora untuk membiayai anggaran negaranya," jelas Sri Mulyani di Gedung Jakarta Convention Centre, Senin (19/8).
-
Bagaimana diaspora terbentuk? Sementara itu, Missbach (2011) menyebutkan diaspora sebagai proses formasi identitas sekumpulan orang - individu maupun komunitas yang berada di luar tanah asalnya sebagai bentuk aspirasi dan rekognisi di tengah kondisi politik negara asal maupun negara penerima.
-
Bagaimana diaspora bisa memberikan manfaat? Diaspora Indonesia, yang mencakup warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, dapat memberikan berbagai kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia.
-
Apa yang dimaksud dengan diaspora? Menurut Sujatmiko (2014), diaspora sebagai istilah yang merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan Tanah Air etnis tradisional mereka. Penyebaran mereka di berbagai bagian lain dunia dan perkembangannya dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Apa itu diaspora? Diaspora adalah Orang yang Bermigrasi, Ketahui Penyebab, Jenis dan Contohnya Masyarakat dari suatu negara yang pindah atau tinggal di negara lain adalah suatu fenomena yang semakin umum terjadi.
-
Bagaimana cara melakukan diseminasi? Proses diseminasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari media massa seperti televisi dan surat kabar, hingga pertemuan langsung atau pelatihan.
Menurut Sri Mulyani, obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebisa mungkin diserap oleh masyarakat Indonesia sendiri. Termasuk yang tergabung dalam Diaspora.
"Banyak Diaspora itu menyimpan idle cash (dana mengendap). Kalau pemerintah bisa menggunakan bonds untuk menyerap itu, kan nantinya Diaspora membeli daripada dibeli oleh asing. Banyak negara yang sudah melakukannya," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diaspora memberikan banyak manfaat bagi pembangunan negara.
Baca SelengkapnyaBanyak diaspora mengenyam pendidikan bahkan bekerja di luar negeri dalam bidang teknologi, industri dan ilmu pengetahuan.
Baca SelengkapnyaDiaspora, orang yang tinggal di negara lain dengan penuh tantangan.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, dengan tidak kembali ke Indonesia bukan berarti mereka tidak berkontribusi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' di Istana Negara Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, meskipun fisik jauh dari Tanah Air, tetapi tetap tak melepaskan identitas pribadi Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, biarkan warga Indonesia di luar negeri sebagai sebuah representasi, supaya bisa menduduki jabatan penting di dunia internasional.
Baca SelengkapnyaDi masa kerajaan, masyarakat dibebani pajak tanah dan pajak tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut targetkan skema investasi Family Office terbentuk sebelum Jokowi lengser di bulan Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut pertahun akan ada tambahan USD60,9 miliar dalam setahun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara.
Baca Selengkapnya