Dibanding cetak sawah baru, pemerintah diminta perkuat pemberian bibit berkualitas

Merdeka.com - Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Franciscus Welirang, mendorong pemerintah untuk memperkuat program penyediaan bibit padi berkualitas. Menurut dia, penyediaan bibit padi berkualitas akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan program cetak sawah baru yang saat ini sedang dilakukan.

Keuntungan pertama yang didapat dengan penyediaan benih berkualitas, kata dia, adalah peningkatan produktivitas meskipun lahan yang digunakan tidak bertambah.

"Mungkin prioritas cetak sawah. Kan gampang kalau saya punya benih padi 4 ton hari ini. Saya punya benih yang bisa hasilkan 10 ton per hektar. Semua pakai benih ini. Otomatis double kan saya punya produksi. Kok capek susah-susah amat cetak sawah lagi. Ini (benih) saja diintesifikasi," kata dia, saat ditemui, di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/10).

Nah dengan adanya peningkatan produktivitas tentu kesejahteraan petani akan lebih terjamin. "Objektifnya berproduksi padi sebanyak mungkin, tapi menghasilkan padi memberikan kesejahteraan tidak? Bisa kalau harga naik. Nah harga tinggi konsumen nangis. Harga rendah petani nangis," kata dia.

"Yang bisa menyelesaikan itu apa? Bibit yang produktivitasnya lebih tinggi kan? Kalau 4 ton menjadi 5 ton double kan? Walau harga tidak naik, dia tetap mendapatkan penghasilan double karena itulah bibit ini penting," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa penyediaan benih yang berkualitas akan jauh lebih membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. "Produktivitas dong yang paling penting. Nah 10 tahun lalu hal ini masih dibahas. Bahwa untuk kesejahteraan petani di Indonesia kita membutuhkan bibit yang produktivitasnya lebih tinggi," tegasnya.

Dia turut mendorong pemerintah melakukan validasi berkala terhadap benih-benih padi yang sudah beredar dan ditanam oleh petani. Hal tersebut untuk memastikan apakah kualitas benih, terutama produktivitasnya benar-benar sesuai dengan informasi yang diterima petani ketika menerima benih tersebut.

Sebagai contoh, pemerintah perlu melakukan pengecekan lapangan terhadap benih yang diklaim dapat menghasil produksi 10 ton per hektare. Apakah setelah ditanam oleh petani produktivitas memang benar 10 ton per hektare atau malah meleset.

"Itu kan yang jadi di tanah 2 hektare. Begitu tanah 50.000 hektare (produksi) rata-ratanya berapa. Jadi kalau bicara 10 ton per hektare itu baru awal. Tadi kan dijelaskan sesudah 3 tahun berjalan, atau lima harus ada validasi, yang dibilang 10 ton, oh ternyata rata-rata hanya 7 ton," kata Franciscus.

"Tidak bisa anda mengatakan saya menghasilkan benih 10 ton, di lahan yang berapa luas, di mana, untuk itu sudah mulai dibagikan," lanjut dia.

Dengan demikian, baik petani maupun pemerintah akan mendapatkan data yang akurat mengenai kualitas bibit dan produksi beras di tingkat petani.

"Ngomong saja sama petaninya memang berani jamin dia hasilnya 10 ton per hektar? Kalau mau jamin, wah nggak capai, oh itu kamu pupuknya, kan banyak variasinya. Harus ada validasi itu yang confirmed," tandasnya.