Follow
Dibanding DMO, Faisal Basri Usulkan Kebijakan Pajak Ekspor Batubara
Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri mengkritisi kebijakan kewajiban pasokan dalam negeri, atau domestic market obligation (DMO). Apabila tidak memenuhi kewajiban DMO, maka pengusaha tambang akan kembali dilarang ekspor batubara.
Faisal menilai, kebijakan itu tidak ampuh memenuhi kecukupan stok batubara di pasar dalam negeri. Dia menyarankan agar diberlakukan pajak ekspor.
"Kalau formula saya tidak perlu ada DMO, tidak perlu ada sanksi, tidak perlu ada larangan ekspor, tidak perlu macem-macem, tapi pajak ekspor," ujar dia dalam sesi webinar, Rabu (26/1).
-
Apa yang dikatakan Said Abdullah tentang impor pangan dan energi? Anggota DPR RI dari PDIP, MH Said Abdullah mengatakan selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan Energi. Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
-
Mengapa Kemenkop UKM mendorong ekspor bonsai? Teten mengatakan Indonesia memiliki SDA yang tak diragukan lagi, bahan baku yang tersedia di dalam negeri yang tak ada tandingannya. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa seni yang luar biasa. Sehingga jika dikolaborasikan seni dengan SDA seperti tanaman bonsai ini, bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang besar.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Mengapa Said Abdullah menganggap impor pangan dan energi sebagai masalah penting? Padahal menurut Said, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan, dan Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Apa yang dibahas Kemenko Perekonomian dalam pertemuan dengan Bangladesh? Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo hadir didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta sejumlah Menteri lainnya. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan, Bangladesh merupakan sahabat Indonesia selama lebih dari 50 tahun.
Dijelaskannya, pajak ekspor bisa diimplementasikan dengan menyesuaikan harga batubara di pasaran. Itu dihitung dari rata-rata ongkos produksi baik di industri semen maupun industri batubara.
"Plus keuntungan normal, katakan 10 persen, manti dihitung semua. Keluar lah angka USD 60 misal. Pada level USD 60, pajak ekspornya nol. Kalau harga batubara USD 100, pajak ekspornya 10 persen. Kalau USD 150, 25 persen. Kalau USD 200, 50 persen," paparnya.
'PLN Tidak Usah Ngemis-Ngemis DMO'
Menurut dia, kebijakan pemenuhan DMO saat ini terlalu merepotkan. Padahal, dengan adanya pajak ekspor otomatis harga batubara di dalam negeri nantinya akan ikut turun.
"Jadi PLN tidak usah ngemis-ngemis DMO. Kalau pemerintah mau harga PLN USD 70 per ton, cari yang harga pita pajak yang harga dalam negerinya jadi USD 70. Selesai semua," kata Faisal.
"Jadi tidak ada namanya batubara untuk PLN USD 70, untuk pabrik semen USD 90. Tidak ada. Apa urusannya pabrik semen USD 90, kenapa tidak USD 80? Kenapa tidak USD 100? Tidak ada landasannya sama sekali," tegasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pasokan minyak goreng.
Baca Selengkapnya
Bahlil menyebut belum ada ekonom setara dengan Faisal Basri yang bisa memberikan kritikan pedas kepada Pemerintah.
Baca Selengkapnya
Hingga sore ini, Jokowi belum dijadwalkan menyambangi rumah duka ekonom senior itu.
Baca Selengkapnya
Dia menekankan bahwa dinamika harga batu bara di masa depan akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Faisal Basri dikenang sebagai sosok idealis, bersuara lantang, tegas, dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi hingga transparansi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca Selengkapnya
Setelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Baca Selengkapnya
Ditjen Bea Cukai akan mulai memantau pergerakkan bisnis jastip.
Baca Selengkapnya
Kondisi ini dipicu lesunya industri keramik Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca Selengkapnya