Diberikan bebas visa, Menko Rizal tak mau turis bawa narkoba
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, meminta pembebasan visa yang diberikan ke 84 negara harus disosialisasikan. Alasannya, wisatawan mancanegara banyak yang belum mengetahui pembebasan visa yang diberikan Indonesia.
"Ada 84 negara baru yang hari ini kita berikan bebas visa, termasuk Australia dan Brasil. Kita minta sosialisasi karena dia pikir hanya bisa masuk 5 pelabuhan besar saja seperti Batam, Medan, Surabaya, Bali dan Jakarta. banyak entry poin lain. Ada 90 titik lain di seluruh Indonesia dan bisa keluar masuk dari situ," ujar Rizal di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Senin (21/12).
Menko Rizal menegaskan pemerintah telah meminta kepada beberapa lembaga seperti BIN dan BNN untuk memonitoring pergerakan keluar masuknya wisman. Dia juga akan mendata setiap wisman yang keluar masuk Indonesia guna menghindari nama-nama yang diblacklist interpol.
-
Siapa yang meminta Imigrasi perketat pengawasan? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Siapa yang meneliti keamanan kota untuk wisatawan? Mengutip dari CNBC, penelitian terbaru dari Forbes Advisor menyebutkan Singapura menjadi kota teraman di dunia bagi wisatawan.
-
Apa itu Pungutan Wisatawan Asing di Bali? Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Tourism Levy telah mulai diberlakukan di Bali sejak bulan Februari 2024. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memegang peranan penting sebagai bank penampung dana dari pungutan tersebut.
-
Kenapa DPR minta Menag atur umrah backpacker? 'Komisi VIII meminta Menag mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tengah maraknya umrah backpacker,' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Menag Yaqut di Kompleks Parlemen di Jakarta dilansir Antara, Senin (18/3). Komisi VIII menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap jamaah umrah dari Tanah Air.
-
Kenapa Imigrasi Denpasar perkuat pengawasan? Kasus-kasus viral itu diakui memicu kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan penindakan WNA di wilayah Imigrasi Denpasar yang meliputi 5 kabupaten (Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung Utara) ditambah Kota Denpasar.
-
Negara apa yang memiliki batasan jumlah turis? Berbeda dengan negara-negara lainnya, Bhutan justru memiliki peraturan yang membatasi jumlah kunjungan wisata yang diterimanya. Pada tahun 2019, Bhutan menerima sekitar 300.000 orang wisatawan. Sedangkan, pada tahun 2020 jumlahnya justru menurun hingga 30.000 wisatawan saja.
"Kita minta pada Imigrasi, BIN, dan BNN kita harus monitoring, kita tidak mau orang masuk bawa narkoba dan mengacau. Nanti yang masuk akan kita share supaya kalau bermasalah sudah kita sisir. Karena ada beberapa yang sudah blacklist. Mudah-mudahan ini bisa mengundang banyak turis," jelas dia.
Sementara itu, Rizal juga telah mencoret beberapa negara yang tidak layak menerima bebas visa. Pertimbangan tersebut atas dasar beberapa hal yang dapat merusak kestabilitasan di dalam negeri.
"Kita coret negara-negara yang aktif di perdagangan narkoba tapi tak bisa disebutkan. Kita coret negara2 yang ideologi ekstrim. Kamioi tidak ingin indonesia menjadi ideologi ekstrim dan radikal," pungkas Rizal.
Seperti diketahui, Menko Rizal telah mengeluarkan ijin bebas visa untuk 84 negara baru. Izin ini sendiri sudah berlaku mulai pekan ini.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar warga negara asing (WNA) pelaku judi online dan narkoba ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.
Baca SelengkapnyaMenteri Sandiaga bakal melakukan kerja sama dengan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan.
Baca SelengkapnyaMenteri Sandiaga akan mendeportasi turis asing yang berulah atau bekerja secara ilegal dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaZulkifli menilai, sangat wajar apabila masyarakat diminta untuk membayar pajak dari barang yang dibeli dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaTim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Langkat meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan mancanegara (Wisman) di Langkat.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengkaji visa on arrival (VoA) dari WNA yang kerap bikin masalah di Bali.
Baca SelengkapnyaLuhut mengancam jika masih ada turis asing yang tidak mengikuti aturan main pemerintah maka akan dideportasi.
Baca SelengkapnyaAgar tidak menimbulkan dampak buruk maka penanganan WNA bermasalah itu perlu dilakukan maksimal.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri mengungkapkan strategi mencegah peredaran narkoba selama bulan Ramadan.
Baca Selengkapnya