Didominasi Politisi, Anggota BPK Terpilih Dikhawatirkan Hambat Pemberantasan Korupsi

Merdeka.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik komposisi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dari lima orang anggota terpilih, empat di antaranya merupakan politisi. Hal tersebut berpotensi menghambat upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan BPK bersama para stakeholder lainnya.

"Saya rasa ini sudah cukup, enggak bisa lagi begitu. Saya tidak mengatakan maling ya, tapi Anda bisa lihat partai ini solider untuk satu hal, terkait dengan upaya melawan (pemberantasan) korupsi. Termasuk solider juga untuk menempatkan orang-orangnya (di BPK)," kata Faisal dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Jumat (4/10).

Dia berpendapat, sebagai badan pemeriksaan keuangan, para anggota BPK harus dipilih murni dari prerogatif Presiden. Setelah presiden memilih, maka mekanisme selanjutnya para calon pimpinan BPK harus diseleksi oleh pihak DPR, melalui serangkaian fit and proper rest.

Apabila DPR tidak sepakat dengan pimpinan yang dipilih presiden lanjut dia, maka mekanismenya DPR harus mengembalikan para calon ke presiden sebagai pihak eksekutif, untuk dipilih lagi dan diajukan kembali ke pihak legislatif.

"Jadi bukan DPR yang mengajukan. Tidak ada di dunia ini DPR seperti itu. Ini sudah kuasa eksekutif, mereka memilih dirinya sendiri," tandasnya.

Diketahui, pada Rabu (25/9) lalu, Komisi XI DPR telah menggelar voting guna memilih lima anggota baru BPK untuk periode 2019-2024. Kelima anggota baru BPK tersebut yakni Pius Lustrilanang (43 suara), Daniel Tobing (41 suara), Hendra Susanto (41 suara), Aqsanul Qosasih (31 suara), dan Harry Azhar Aziz (29 suara).