Follow
Digantikan Airlangga, Menteri BUMN dapat tambahan dana Rp 11 miliar untuk gaji PNS
Merdeka.com - Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian BUMN. Tampak Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hadir menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang hingga kini masih diboikot oleh anggota DPR.
Raker ini membahas sejumlah agenda, seperti pembahasan serapan anggaran Kementerian BUMN tahun 2018, serta penyampaian Rancangan Kerja Anggaran tahun 2019.
"Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2019 ditetapkan Rp 208,27 miliar. Terdiri dari program dukungan manajemen dan dukungan teknis dan program pembinaan BUMN," kata Airlangga, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (17/9).
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
Pimpinan Rapat, Azam Azman Natawijana mengatakan bahwa Komisi VI DPR menerima penyampaian serapan anggaran Kementerian BUMN dan menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2019 Kementerian BUMN.
Salah satunya adalah menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp 11,09 miliar yang akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis untuk gaji dan tunjangan CPNS.
"Komisi VI DPR RI menerima target setoran deviden BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp 44,7 triliun," kata dia.
Komisi VI DPR RI pun menyetujui usulan penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 17 triliun. Tambahan PMN tersebut akan diberikan pada PT Hutama Karya dan PLN.
"Penyertaan modal negara untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 10,5 triliun. Penyertaan modal negara untuk PT PLN sebesar Rp 6,5 triliun," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca Selengkapnya
Basuki mengaku, secara pribadi sudah meminta hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Selengkapnya
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
"Bapak presiden nanti akan sampaikan RUU APBN 2024 ya pada tanggal 16 Agustus," kata Menkeu Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya